Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Mariamah mendorong percepatan penataan tenaga PPPK dan PPPK Paruh Waktu pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang masih ...
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bima, Hj Mariamah mendorong percepatan penataan tenaga PPPK dan PPPK Paruh Waktu pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang masih kekurangan pegawai, ...
Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Made Slamet, memintapemerintah provinsi terkait tidak dianggarkan-nya gaji untuk 518 tenaga honorer daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah APBD 2026. ...
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan kebijakan pengangkatan pegawai dilakukan sepenuhnya atas kewenangan pemerintah pusat. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik ...
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memastikan hingga kini belum menerima informasi resmi terkait adanya rekrutmen calon pegawai negeri ...
Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mendesak pemerintah menerbitkan kebijakan penghapusan status guru honorer pada akhir 2025 dan memastikan tidak menciptakan ketidakpastian hingga kerentanan baru bagi ...
Ratusan kepala sekolah di Lombok Timur, NTB dalam waktu dekat akan segera dimutasi, karena banyak kepala sekolah yang menjabat memasuki masa pensiun. "Di antara kepala sekolah yang di mutasi ...
Wali Kota Mataram H Mohan Rolisakan masih menunggu hasil investigasi Inspektorat terkait adanya indikasi tenaga honorer atau pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terindikasi bodong. ...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat menegaskan siap mengawal aspirasidan memperjuangkan nasib honorer non database ke pemerintah pusat. Ketua DPRD ...
Ratusan honorer non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menggelar demonstrasi menolak kebijakan dirumahkan serta meminta penambahan kuota formasi Pegawai ...