Ratusan honorer non-database di Dompu gelar aksi tolak kebijakan dirumahkan

Dompu (ANTARA) - Ratusan honorer non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menggelar demonstrasi menolak kebijakan dirumahkan serta meminta penambahan kuota formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Aksi yang dilakukan Aliansi Honorer Dompu itu berlangsung di depan Kantor DPRD Kabupaten Dompu, Senin, setelah massa melakukan long march dari Masjid Raya Baiturrahman menuju gedung dewan. Para peserta aksi mengenakan kemeja putih, celana atau rok hitam, serta ikat kepala merah putih.

Koordinator aksi, Hamduillahi, dalam orasinya mengatakan protes tersebut merupakan bentuk penolakan atas kebijakan penghapusan tenaga honorer setelah pengangkatan PPPK Paruh Waktu. Ia menilai tenaga honorer di Dompu selama bertahun-tahun menjadi bagian penting dalam pelayanan pemerintahan, sehingga membutuhkan kepastian penataan.

"Kami meminta Bupati memperjuangkan tambahan kuota PPPK Paruh Waktu dan memastikan honorer non-database tidak dirumahkan seperti yang terjadi di Lombok Barat," ujarnya.

Baca juga: Pemkab Dompu batalkan SK PPPK Paruh Waktu honorer 'siluman'

Salah satu peserta aksi, Nurhasanah, menambahkan gerakan itu dilakukan serentak secara nasional. Mereka berharap pemerintah merevisi SE Menpan RB Nomor B/3832/M/SM.01.00/2025 tertanggal 8 Agustus 2025 agar honorer non-database--termasuk yang gagal CPNS, tidak memenuhi syarat, maupun tidak ikut tes--dapat masuk skema PPPK Paruh Waktu, serta menolak pemutusan hubungan kerja.

"Kami meminta Pemkab Dompu memperjuangkan nasib kami langsung ke Kemenpan RB," katanya.

Ketua DPRD Dompu, Muttakun, yang menerima perwakilan massa, meminta para honorer menyiapkan data lengkap riwayat pengabdian sebagai dasar untuk memperjuangkan aspirasi ke pemerintah pusat.
"Saya terenyuh mendengar suara hati para honorer, terutama dari seorang perempuan yang tadi berorasi. Aspirasi ini wajib kami perjuangkan," ujarnya, didampingi tiga anggota dewan lainnya.

Baca juga: Pemkab Dompu bentuk tim investigasi usut honorer 'siluman' lolos PPPK

DPRD Dompu, lanjutnya, akan menggelar rapat internal untuk menentukan delegasi yang akan membawa langsung aspirasi tersebut ke Kemenpan RB dan BKN.

"Saya tidak akan membiarkan tenaga siluman menikmati PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu. Yang harus diprioritaskan adalah mereka yang sudah lama mengabdi," katanya.

Politisi Partai NasDem itu juga meminta koordinator honorer menyiapkan dokumen pendukung, termasuk SK asli, sebagai dasar perjuangan ke pemerintah pusat. Ia mendorong honorer Dompu menjalin komunikasi dengan daerah lain agar gerakan lebih kuat.

"Jika dilakukan bersama-sama, minimal se-NTB, maka gerakannya akan lebih didengar pemerintah pusat. Karena kebijakan ini kebijakan pemerintah pusat," tegasnya.

Aksi tersebut berakhir tertib setelah audiensi. Massa membubarkan diri dengan pengawalan aparat keamanan dan menyatakan akan terus mengawal proses hingga ada kepastian terkait status mereka sebagai tenaga PPPK.

Baca juga: Telusuri honorer 'siluman', DPRD Dompu bongkar ketidakwajaran usulan PPPK
Baca juga: Ombudsman dorong 7 guru di Dompu yang dibatalkan kelulusan PPPK lapor secara resmi
Baca juga: Pembatalan kelulusan 7 PPPK di Dompu terindikasi maladministrasi