#BPK NTB

Kumpulan berita bpk ntb, ditemukan 646 berita.

Hakim: Audit BPKP tak dapat jadi bukti korupsi proyek RS Pratama Dompu

Hakim Adhoc Irawan Ismail menyatakan perbedaan pendapat dalam membuat putusan dengan menyebutkan hasil audit kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Nusa ...

Berikut 14 anggota DPRD NTB yang ajukan hak interpelasi DAK

Sebanyak 14 orang anggota DPRD Nusa Tenggara Barat dari empat fraksi secara resmi mengajukan surat usulan hak interpelasi dana alokasi khusus (DAK) di semua organisasi perangkat daerah di ...

Belanja tak terduga di Lombok Tengah 2025 dianggarkan Rp13,7 miliar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyediakan dana belanja tidak terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 sebesar ...

Terpopuler: Skandal perselingkuhan Warek I UMMAT, Iqbal ajak warga Tionghoa bangun NTB hingga Alex Pastoor belajar peta Indonesia

Sejumlah peristiwa terpopuler di Nusa Tenggara Barat pada Minggu (12/1) perlu kembali di baca warga Lombok. Berikut berita yang dirangkum Antara NTB, yaitu: 1. Skandal perselingkuhan Wakil ...

BPK NTB diminta memperkuat pengawasan keuangan pemda

Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Evi Apita Maya, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat untuk memperkuat pengawasan terhadap ...

Senator Evi Apita : Himbara jangan persulit pengajuan kredit untuk masyarakat

Anggota DPD RIEvi Apita Maya dengan tegas meminta kepada Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) agar fleksibel dan memangkas sebagian syarat panjang yang menyulitkan masyarakat. "Himbara ...

Senator Evi Apita minta BPK NTB perkuat pengawasan pemda

Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Evi Apita Maya melakukan kunjungan kerja ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis ...

Kerugian negara dalam perkara korupsi harus nyata, bukan potensi

Mahkamah Agung (MA) mengatakan bahwa kerugian negara dalam suatu perkara korupsi harus nyata, bukan sebatas potensi saja. “Kerugiannya harus nyata itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ...

Kejati NTB telaah kasus korupsi pembangunan Masjid Agung Bima

Juru Bicara Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Efrien Saputera mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan telaah terhadap kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Masjid Agung di Kabupaten Bima yang ...

Kejati NTB terima pelimpahan kasus korupsi proyek Masjid Agung Bima dari KPK

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) menerima pelimpahan penanganan kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan proyek pembangunan Masjid Agung di Kabupaten Bima dari Komisi Pemberantasan ...