#CPNS

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bima, Hj Mariamah mendorong percepatan penataan tenaga PPPK dan PPPK Paruh Waktu pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang masih kekurangan pegawai, ...

Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Made Slamet, memintapemerintah provinsi terkait tidak dianggarkan-nya gaji untuk 518 tenaga honorer daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah APBD 2026. ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan kebijakan pengangkatan pegawai dilakukan sepenuhnya atas kewenangan pemerintah pusat. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik ...

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memastikan hingga kini belum menerima informasi resmi terkait adanya rekrutmen calon pegawai negeri ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat menegaskan siap mengawal aspirasidan memperjuangkan nasib honorer non database ke pemerintah pusat. Ketua DPRD ...

Ratusan honorer non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menggelar demonstrasi menolak kebijakan dirumahkan serta meminta penambahan kuota formasi Pegawai ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, melakukan penyelidikan terhadap adanya pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) terindikasi bodong. "Penyelidikan indikasi pegawai ...

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkanNomor Induk Pegawai (NIP) sebanyak 2.629 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ...

Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, membatalkan sejumlah surat keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu setelah ditemukan adanya tenaga ...

Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi mendapatkan surat keputusan pengangkatan kerja (SK) dan diharapkan dapat meningkatkan ...