#DANA SILUMAN

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) memeriksa anggota DPRD NTB dari fraksi PDI-P, Abdul Rahim, terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan dana pokok pikiran (pokir) tahun anggaran 2025. ...

Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Abdul Rahim meminta pimpinan DPRD setempat untuk mengambil sikap terkait adanya kabar dugaan bagi-bagi uang di lembaga legislatif tersebut. "Saya pribadi ...

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menegaskan, desa fiktif tidak ada saat rapat di Kompleks Parlemen RI Senayan Jakarta, Selasa. "Dalam ...

Ada tiga pengucapan menarik di sejumlah media massa yang ingin merujuk kepada status desa yang pemerintahannya tidak aktif namun tetap disebut sebagai desa. Pertama, ada yang menyebutnya sebagai ...

Pemerintah tengah menyelidiki kabar dugaan desa fiktif atau "siluman" yang terkait pemberian dana desa. "Kami tim komunikasi kepresidenan juga tengah mengumpulkan ...

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, melalui jaksa penyelidik dari bagian pengawasan, telah mengantongi keterangan ketua tim verifikasi dana Bantuan Sosial (Bansos) kabupaten ...

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muhammad Amin mempersilakan kejaksaan tinggi melakukan penyelidikan terhadap dugaan "dana siluman" dalam penggunaan APBD pemerintah ...

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menantang anggota legislatif dari Komisi II DPRD NTB I Made Slamet untuk melaporkan tudingannya adanya "dana siluman" di lingkup pemerintah ...

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat siap membongkar adanya dugaan "dana siluman" dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di lingkup pemerintah provinsi ...

Sejumlah anggota DPRD Nusa Tenggara Barat menuding anggaran pembangunan gedung baru di dalam komplek Kantor Gubernur NTB senilai Rp33 miliar menggunakan dana siluman, karena ...