Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menegaskan, desa fiktif tidak ada saat rapat di Kompleks Parlemen RI Senayan Jakarta, Selasa.
"Dalam perspektif Kementerian Desa, desa fiktif hanya ada satu, yaitu di Subang, karena ada desa namanya desa siluman," kata Halim saat rapat kerja dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Sontak, pernyataan itu disambut gelak tawa dari para senator Komite I DPD RI yang hadir di ruang rapat.
Halim kembali melanjutkan jika dalam perspektif Kementerian Desa, tidak ada satu pun desa fiktif dan desa hantu atau macam penyebutan lainnya.
Kendati bisa menjelaskan demikian, Kemendes PDTT tidak memiliki otoritas atau kewenangan di bidang legalitas hukum terhadap eksistensi sebuah desa.
"Jadi kami tidak bisa mengatakan fix tapi indikasi karena itu bicara soal otoritas. Bidang legalitas hukum itu bukan wilayah kami," ujar Halim.
Tetapi ketika melihat data Indeks Pembangunan Desa Kemendes, ia mengatakan, hampir semua desa yang menerima dana desa menggunakan dana desa sesuai "aturan".
"(Mereka) mempertanggungjawabkan, pencairannya juga per termin. Kami tidak temukan, satu pun tidak temukan (yang melanggar)," kata Halim.
Bahkan jika mencermati desa-desa yang hilang, ternyata yang selama ini disebut desa yang hilang semuanya tidak pernah menerima dana desa.
"Di Sidoarjo ada tujuh desa, tujuh-tujuhnya tidak menerima dana desa. Juga di Konawe, karena katanya ada tiga desa. Satu desa masuk wilayah hutan lindung, satu berubah status menjadi kelurahan, satu lagi double entry, ketiganya tidak ada pembangunan tapi memang tidak ada dana desa mengalir," kata Halim.
Lalu dari pemerintah pusat mengatakan, ada dana desa turun, kata Halim, patut dicermati kepada siapa dana itu turun.
"Dari pusat mengatakan ada dana desa turun, iya. Tapi turunnya sampai tingkat kabupaten, berhenti," kata Halim.
Oleh karena itu, Mendes PDTT kembali menegaskan dalam perspektif Kemendes PDTT tidak pernah dana desa turun ke desa.
"Supaya tidak timbul overlapping kewenangan. Karena terkait legal standing-nya, itu wilayah Kementerian Dalam Negeri. Terkait pencairan dananya, itu wilayah Kementerian Keuangan dan Kabupaten yang menjadi tempat transitnya dana desa," kata Halim.
Berita Terkait
Tersangka korupsi dana desa Gemel Lombok Tengah segera disidang
Senin, 22 April 2024 15:28
Polisi tangani kasus penyimpangan dana Desa Mambalan Lombok Barat
Kamis, 18 April 2024 17:47
Menyatukan data dengan Indeks Desa demi bangun Indonesia
Senin, 18 Maret 2024 11:16
Oknum kades di Lombok Tengah ditetapkan jadi tersangka korupsi dana desa
Selasa, 27 Februari 2024 13:40
Kejari Mataram tahan caleg korupsi dana desa
Kamis, 22 Februari 2024 14:40
Pengelolaan dana desa di Lombok Tengah dimaksimalkan
Kamis, 1 Februari 2024 13:12
Timnas AMIN ingatkan kades tak salah gunakan dana desa
Selasa, 30 Januari 2024 17:43
Pengamat sebut dana desa juga perlu dialokasikan pembangunan SDM
Senin, 22 Januari 2024 8:23