#HAK

Kumpulan berita hak, ditemukan 8884 berita.

Anggota DPRD NTB Lalu Arif menerima Rp200 juta dari terdakwa gratifikasi

Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara BaratLalu Arif Rahman Hakim dalam kesaksian di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram mengaku menerima uang ...

Nadirah dicopot, DPP Tunjuk Junaidi pimpin PBB NTB

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) resmi membekukan Ketua DPW PBB Nusa Tenggara Barat (NTB), Nadirah. Pembekuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor: SK.PP/0393/2026 ...

Riset budaya Cera Labu diarahkan jadi basis edukasi dan pelestarian di Dompu

Riset budaya terhadap tradisi Cera Labu yang didukung Dana Indonesiana dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) diarahkan menjadi basis edukasi sekaligus penguatan pelestarian budaya di Kabupaten ...

Kejati NTB periksa 20 saksi kasus korupsi reklamasi Amahami Kota Bima

Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat memeriksa 20 saksi dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait adanya 28 sertifikat hak milik (SHM) milik perorangan yang terbit di atas lahan ...

PMII Kota Mataram Soroti Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Mataram menyampaikan aspirasinya di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai ...

Sebanyak 30 ASN di Sumbawa Barat menerapkan WFH

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakanpola kerja melalui kombinasi Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) diterapkan ...

Indonesia perkuat aturan perdagangan karbon hutan lewat Permenhut 6/2026

Pemerintah Indonesia memperkuat aturan perdagangan karbon hutan melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Skema Offset Emisi Gas ...

RUU PSDK mendorong pemulihan korban lewat restitusi-dana abadi korban

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI) Ahmad Sofian menilai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) mendorong pergeseran sistem ...

Ahli mendorong MK revisi Undang-Undang Peradilan Militer

Dua ahli hukum tata negara yang dihadirkan pemohon dalam sidang pengujian materil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merevisi ...

Kejati NTB siap menghadapi laporan tiga terdakwa gratifikasi DPRD

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan siap menghadapi laporan tiga terdakwa kasus gratifikasi DPRD NTB yang saat ini tengah menjalani proses persidangan. "Kami siap memberikan ...