#JKP

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat mencatat potensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di NTB mencapai 149.962 usaha, terdiri atas 18.004 berskala ...

Presiden Prabowo Subianto meneken yang di antaranya mengatur bahwa pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mendapat manfaat uang tunai sebesar 60 persen dari upah untuk paling lama enam ...

Presiden RI Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memperkuat proteksi atau perlindungan dan memberikan jaminan yang lebih baik bagi ...

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur menggunakan jasa calo dalam pengurusan klaim jaminan sosial. Hal itu ...

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat telah membayarkan klaim manfaat sebanyak Rp453,5 miliar terhadap 32.070 kasus yang dialami oleh para peserta program ...

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis aturan petunjuk teknis pembuatan faktur pajak terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang membahas soal masa transisi hingga ...

Pemerintah resmi menetapkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025 hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Adapun barang dan jasa yang dikenakan tarif ...

Chief Economist PermataBank sekaligus Head of Permata Institute for Economic Research (PIER) Josua Pardede memproyeksikan, implementasi tarif baru sebesar 12 persen atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ...

Pemerintah resmi menetapkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025 hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Adapun barang dan jasa yang dikenakan tarif ...

Persoalan pengangguran menjadi salah satu hal krusial yang bisa berdampak pada perekonomian sebuah negara. Semakin tinggi tingkat pengangguran maka bisa menurunkan produktivitas masyarakat yang ...