#KEWENANGAN

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada jabatan yang kebal hukum dalam pelayanan publik. Dirinya menekankan ...

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengusulkan kepada pemerintah agar Bali menjadi pusat percontohan sistem tata kelola keimigrasian terintegrasi karena Pulau Dewata merupakan beranda ...

Di banyak daerah, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sering diperlakukan sebagai garis finis. Ketika opini itu diraih, keberhasilan diumumkan, capaian dirayakan, dan tugas seolah telah selesai. ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) membentuk rancangan peraturan daerah (Raperda) Tentang penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan guna mewujudkan ...

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPMPTS NTB) menegaskan Proyek Marina Bay City yang kini menjadi sorotan akibat dugaan kerugian investor asing ...

Dinas Pariwisata Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta para pelaku usaha hotel di kota itu menurunkan konten promosi yang dinilai negatif dan melanggar norma kesopanan. "Kami ...

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggandeng STKIP Taman Siswa Bima untuk memperluas akses pengaduan pelayanan publik sekaligus meningkatkan pemahaman ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mendorongPemerintah Provinsi (Pemrov) NTB segera membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) guna menyelesaikan konflik pemanfaatan ruang laut di ...

Dosen hukum pidana Universitas Airlangga Maradona mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri harus memperkuat Komisi Kepolisian Nasional ...

Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Hj Baiq Isvie Rupaeda mendukung aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa yang ingin membentuk daerah otonomi baru Provinsi Pulau Sumbawa yang terpisah dari Nusa ...