#PAJAK DAERAH

Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebutkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga akhir September 2025 mencapai 85 persen atau Rp25,2 miliar dari ...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya bagi pemerintah daerah mengambil langkah strategis efisiensi dan inovasi daerah dalam menyikapi dinamika transfer ke daerah (TKD). ...

Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik mendukung upaya tegas Presiden Prabowo Subianto untuk menutup tambang ilegal di berbagai daerah yang merugikan penerimaan negara dan menimbulkan kerusakan ...

DPRD Nusa Tenggara Barat menyoroti penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp500 miliar di dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggota DPRD NTB, Abdul Rahim ...

DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD tahun 2025. Anggota Banggar DPRD NTB Muhammad Aminurlah mengatakan sesuai Permen Nomor 12 ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat menarik sebanyak 237 unit kendaraan dinas roda dua yang dinilai bermasalah terkait kondisi, surat-surat, dan peruntukan. Kepala Badan Keuangan ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menilai keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalikakini sudah menjelma menjadi episentrum baru dalam pengembangan pariwisata di wilayah itu. ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pendataan terhadap kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat guna memastikan kendaraan tersebut difungsikan sesuai peruntukan. ...

Industri hasil tembakau di Indonesia selalu menjadi salah satu titik perdebatan kebijakan fiskal yang paling sensitif. Di satu sisi, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan sosial ...

Guru Besar Tetap Fakultas Kehutanan dan Lingkungan dari Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (KSHE) IPB University, Prof Dr Ir Ricky Avenzora, M.Sc.F.Trop memberikan kritik kepada ...