#PAJAK DAERAH

Dinas Perhubungan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, optimalkan pembayaran parkir non tunai dengan menggunakan aplikasi QRIS (quick respons Indonesiastandard) untuk mencegah kebocoran ...

Bupati Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Haerul Warisin mengingatkan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan langkah mitigasi dalam mengantisipasi bencana ...

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat menghitung nilai kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi insentif dalam pembayaran pajak penerangan jalan ...

Pemerintah menciptakan lebih dari 276.000 peluang kerja baru dari berbagai proyek hilirisasi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang saat ini sudah berjalan. Menteri ESDM Bahlil ...

Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat sedang merancang koperasi khusus bagi para pekerja migran untuk masuk dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Pekerja Migran ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan realisasi penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) telah mencapai 71 persen hingga Oktober 2025. ...

Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mendorong revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian agar lebih relevan dengan kebutuhan pembangunan ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memperpanjang kebijakan penghapusan sanksi administrasi berupa denda tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 31 Oktober 2025. ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada DPRD dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah ...

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat realisasi pajak restoran sampai September 2025 sudah mencapai Rp35 miliar dari target Rp40 miliar. ...