#PAJAK DAERAH

Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membahas relevansi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 untuk kesejahteraan rakyat. Wakil ...

Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima kunjungan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengadukan maraknya investasi asing ...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan percepatan pembangunan rumah susun (rusun) di kawasan padat penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup ...

Wakil Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) H Moh Edwin Hadiwijaya mengajak masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukan, agar mendapatkan jaminan sosial sesuai aturan. ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan berdasarkan berbagai kebijakan pendapatan asli daerah (PAD) pada APBD tahun anggaran 2026 ditargetkan Rp531 miliar. ...

Tahun anggaran 2026 menjadi babak ujian berat bagi keuangan daerah di seluruh Indonesia, setelah pemerintah pusat memutuskan memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD) hampir 30 persen dibanding ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengoptimalkan tagihan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk mengejar realisasi target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar Rp29 miliar. ...

Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, segera menempelkan stiker bagi wajib pajak (WP) reklame yang belum bayar atau menunggak pajak sebagai tindakan penegakan hukum dan ...

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI menyalurkan pembiayaan senilai 21,2 juta dolar AS atau sekitar Rp354 miliar untuk mendukung operasional Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) ...

Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyatakan usulan kenaikan target pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026 oleh kalangan DPRD setempat yang mencapai Rp150 miliar terlalu tinggi. ...