#PAKAR HUKUM PIDANA

Pakar hukum tata negara dan konstitusi dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Fahri Bachmid mengatakan ketiadaan hasil audit kerugian negara dari lembaga negara berwenang secara otomatis bisa ...

Dua ahli hukum tata negara yang dihadirkan pemohon dalam sidang pengujian materil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merevisi ...

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI Prof Narendra Jatnamengatakan keberadaan KUHP dan KUHAP baru menciptakan tantangan baru bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ...

Majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, padasidang putusan perkara pembunuhan Brigadir Muhammad Nurhadi, menjatuhkan vonis delapan tahun penjara kepada I Gde Aris Chandra ...

Pakar hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta, Dr. Edi Hasibuan menilai kedudukan Polri yang paling tepat tetap berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. ...

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat secara resmi memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Kompol I Made Yogi Purusa Utama dari kepolisian. Kepala Bidang Humas Polda ...

Tim penasihat hukum menyatakan tuntutan jaksa terhadap dua terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Muhammad Nurhadi tidak berdasar pada fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, ...

Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda melihat ada keraguan penyidik kepolisian sejak awal menangani kasus kematian Brigadir Muhammad Nurhadi. "Ini ...

Pakar Hukum Pidana Universitas Brawijaya Malang Prof. Dr. Prija Djatmika yang dihadirkan sebagai ahli dalam sidang gugatan tersangka Kepala Kanwil BPN Bali Made Daging menyebutkan kasus tersebut ...

Polisi tidak jadi menahan pasangan suami istri (pasutri) yang menganiaya pengendara motor akibat ditegur karena merokok di Palmerah, Jakarta Baratmenyusul penerapan aturan dalam Kitab ...