#PAKAR HUKUM PIDANA

Sejumlah berita menarik di Nusa Tenggara Barat pada Kamis (3/7) yang perlu dibaca publik. Berikut rangkuman berita Antara NTB, yaitu: 1.Mantan Bupati Lombok Tengah Suhaili dipasangi alat ...

Pakar hukum dari Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Prof. Amiruddin menilai penerapan pidanaPasal 351 ayat (3) KUHP dan/atau Pasal 359 KUHP untuk tiga tersangka dalam perkara kematian ...

Pakar lingkungan dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, Dr. Syafril meminta kepada aparat penegak hukum (APH) agar mengusut hingga tuntas dugaan aktivitas tambang emas ilegal di ...

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akhirnya menyatakan bahwa ijazah sarjana S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada milik Presiden Ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) adalah asli. ...

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengatakan bahwa urgensi perubahan kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) digulirkan komisinya ialah untuk ...

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM RI Munafrizal Manan memastikan komitmen pihaknya untuk mengawal penyelesaian dugaan kasus pelanggaran HAM terhadap para eks ...

Pakar Hukum Pidana Universitas Brawijaya (UB) Fachrizal Afandi menyatakan perlu adanya evaluasi guna menakar efektivitas kinerja Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dalam ...

Pakar Hukum Universitas Indonesia Chudry Sitompul menilai rangkaian penyidikan perkara yang menjerat pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 yang dilakukan KPK terkesan ...

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho kembali menegaskan pengesahan Rancangan Undang -Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi Undang-undang (UU) dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap ...

Komisi III DPR RI akan segera menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) bersama Pemerintah, ...