#PELAYANAN PUBLIK

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menilai kebijakan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) yang menyederhanakan proses verifikasi kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menegaskan mutasi sejumlah aparatur sipil negara (ASN) pada 9 Januari 2026 sudah sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Kepala ...

Ombudsman RI (ORI) memberi Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Malaadministrasi kepada lima kementerian berdasarkan Hasil Penilaian Malaadministrasi Pelayanan Publik berupa Opini Ombudsman RI Tahun 2025, ...

Penetapan lima komisioner Komisi Informasi (KI) Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2025–2029 menandai berakhirnya satu fase panjang seleksi yang menyita perhatian publik. Proses ini bukan ...

Penetapan lima komisioner Komisi Informasi (KI) Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2025–2029 menutup satu fase panjang seleksi yang menyita perhatian publik. Proses ini tidak sekadar ...

Indonesian Youth Council for Tactical Changes menyebutkan, tekanan industri rokok serta politik menyebabkan banyaknya kebijakan yang menguntungkan industri tertentu, sehingga Rancangan Undang-Undang ...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat(NTB),menggelar rapat koordinasi penyusunan Daftar Risiko Tahun 2026 sekaligus pembahasan pembangunan Zona Integritas (ZI) ...

Pada suatu titik dalam perjalanan pemerintahan, laporan audit tak lagi sekadar dokumen administratif. Ia menjelma cermin. Di situlah wajah tata kelola daerah terlihat apa adanya, tanpa riasan, tanpa ...

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2025 untuk Nusa Tenggara Barat (NTB) menempatkan tata kelola pemerintahan daerah pada ruang uji yang nyata. Dokumen ...

Ketika bencana terjadi, kebutuhan pertama yang muncul bukan hanya logistik atau tenaga medis, melainkan informasi yang cepat, benar, dan dapat dipercaya. Di tengah kepanikan dan ketidakpastian, ...