Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Muzihir menyoroti lamban-nya organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi dalam menjalankan sejumlah program dan kegiatan menyusul ...
DPRD Nusa Tenggara Barat akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) menjadi peraturan daerah (perda) terkait perampingan dan perubahan ...
Pansus Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) DPRD Nusa Tenggara Barat menyetujui rancangan peraturan daerah (ranperda) perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) yang diusulkan Gubernur Lalu ...
Sebanyak 227 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan kehilangan jabatannya sebagai imbas dari restrukturisasi perangkat daerah atau penggabungan organisasi perangkat ...
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu melakukan penghematan anggaran dari rencana restrukturisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi hingga mencapai angka Rp100 miliar lebih. ...
Pansus Struktur Organisasi dan Tata Kelola DPRD Nusa Tenggara Barat mewacanakan jabatan tiga Staf Ahli Gubernur dihapus dalam struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi. ...
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sejumlah catatan penting yang harus ditindaklanjuti secara serius oleh perangkat daerah sebagai penyelenggara urusan di daerah pada saat evaluasi ...
Ketua Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat H Ali Ahmad menyarankan agar Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi bersikap objektif dalam menempatkan pejabat di lingkungan Pemerintah ...