#PERDA SOTK

Kumpulan berita perda sotk, ditemukan 18 berita.

Wakil Ketua DPRD NTB tegur OPD: Anggaran besar, realisasi lemah

Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Muzihir menyoroti lamban-nya organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi dalam menjalankan sejumlah program dan kegiatan menyusul ...

DPRD setujui Perda SOTK perubahan OPD Pemerintah Provinsi NTB

DPRD Nusa Tenggara Barat akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) menjadi peraturan daerah (perda) terkait perampingan dan perubahan ...

Pansus DPRD setujui perampingan OPD Pemprov NTB

Pansus Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) DPRD Nusa Tenggara Barat menyetujui rancangan peraturan daerah (ranperda) perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) yang diusulkan Gubernur Lalu ...

Sebanyak 227 pejabat Pemprov NTB dipangkas imbas penggabungan OPD

Sebanyak 227 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan kehilangan jabatannya sebagai imbas dari restrukturisasi perangkat daerah atau penggabungan organisasi perangkat ...

Restruksisasi OPD di Pemprov NTB bisa menghemat anggaran Rp100 miliar

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu melakukan penghematan anggaran dari rencana restrukturisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi hingga mencapai angka Rp100 miliar lebih. ...

Staf Ahli Gubernur NTB dihapus, usul Pansus SOTK DPRD

Pansus Struktur Organisasi dan Tata Kelola DPRD Nusa Tenggara Barat mewacanakan jabatan tiga Staf Ahli Gubernur dihapus dalam struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi. ...

Kemendagri berikan catatan evaluasi triwulan II Pj Wali Kota Bima-NTB

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sejumlah catatan penting yang harus ditindaklanjuti secara serius oleh perangkat daerah sebagai penyelenggara urusan di daerah pada saat evaluasi ...

DPRD NTB Minta Gubernur Objektif Pilih Pejabat

Ketua Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat H Ali Ahmad menyarankan agar Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi bersikap objektif dalam menempatkan pejabat di lingkungan Pemerintah ...