#PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Kumpulan berita persetujuan lingkungan, ditemukan 227 berita.

Komnas HAM meminta polisi tetap membuka ruang PK kasus diplomat Kemlu

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pihak kepolisian untuk tetap membuka ruang peninjauan kembali (PK) jika nantinya ditemukan bukti baru di kasus kematian diplomat Kementerian ...

Reklamasi Gili Gede disorot, NCW tempuh jalur hukum ke Kejati NTB

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) "NTB Corruption Watch (NCW)" terkaitkeberadaan reklamasi laut di kawasan ...

Penambahan anggaran Kemenag 2026 sebesar Rp36,7 triliun disetujui DPR

Komisi VIII DPR RI menyetujui dan mendukung usulan penambahan anggaran untuk Rencana Kerja dan Anggaran serta Rencana Kerja dan Program untuk Tahun Anggaran 2026 yang diajukan oleh Kementerian Agama ...

DPRD setujui Perda SOTK perubahan OPD Pemerintah Provinsi NTB

DPRD Nusa Tenggara Barat akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) menjadi peraturan daerah (perda) terkait perampingan dan perubahan ...

Sebanyak 200 villa di KEK Mandalika Lombok tak miliki izin

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan sebanyak 200 villa dan fasilitas pariwisata lainnya di lingkar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, ...

Prabowo beri perhatian khusus kasus lingkungan di Raja Ampat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus untuk menjaga Raja Ampat tetap menjadi kawasan taman laut nasional yang ...

KLH siapkan audit lingkungan PT GAG Nikel di Raja Ampat

Kementerian Lingkungan Hidup segera melakukan audit lingkungan terhadap operasional blok penambangan PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, dan kemungkinan dampaknya bagi lingkungan sekitar. ...

Empat izin usaha pertambangan di Raja Ampat dicabut kecuali PT GAG Nikel

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah secara resmi mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. ...

Intaian konflik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya

Waktu menunjukkan sekitar pukul 15.00 WIT, tapiJoshias Kapitarau belum beranjak dari warungnya. Padahal, biasanya, para pedagang di dermaga Pulau Piaynemo, Raja Ampat, Papua Barat Daya, sudah ...

Cemari lingkungan, Satu PT tambang nikel di Raja Ampat terancam pidana

Kementerian Lingkungan Hidup menyoroti kemungkinan hukuman pidana bagi PT ASP, salah satu perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, karena pencemaran akibat settling pond yang jebol dan kegiatan di ...