#POKIR DPRD

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)menyiapkan anggaran sebesar Rp2,9 miliar untuk program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) di kota itu agar masyarakat memiliki ...

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Anggota DPR RI Anwar Sadar (AS) soal kepemilikan asetnya dan juga soal pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD ...

Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran dana pokok pikiran (pokir) di Kabupaten Lombok Barat untuk pengadaan bibit sapi pada tahun ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah mengusulkan anggaran sebesar Rp145 miliar untuk pemasangan batu ripap guna melindungi garis pantai dari gerusan dan erosi. Kepala Dinas ...

DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat akan mempercepat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025 seiring terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil ulang Anggota DPR RI Anwar Sadad (AS) sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD ...

Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial atau bansos dari program pokok pikiran (pokir) anggota dewan di wilayah itu sampai pemilihan kepala ...

Kepolisian Resor Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat melihat peluang adanya dugaan korupsi dari penanganan kasus penggunaan ijazah paket C palsu anggota DPRD Lombok Tengah berinisial LN yang telah ...

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil tujuh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok ...

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019–2024 Kusnadi soal proses pencairan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD ...