#REVISI UU KEPARIWISATAAN

Kementerian Pariwisata bersama Pemerintah daerah setempat ikut memantau perkembangan pembangunan lift kaca di Nusa Penida, Bali, agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mempertahankan ...

Menteri Pariwisata Widiyanti menyebut permasalahan yang terkait dengan modal hingga mendapatkan perizinan dari pihak-pihak terkait menjadi tantangan dalam industri penyelenggaraan event di Indonesia. ...

Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan Kemenpar Vinsensius Jemadu mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Pariwisata telah memasukkan isu keberlanjutan dalam revisi penyusunan ...

Komisi VII DPR RI menjelaskan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan merupakan wujud komitmen DPR dan pemerintah dalam menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ...

Ketua Panja RUU Kepariwisataan yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menilai pengesahan Undang-Undang (UU) Kepariwisataan menandai era baru paradigma pariwisata yang berkelanjutan. ...

Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga mengatakan bahwa pengesahan revisi Undang-Undang tentang Kepariwisataan menjadi momentum penting untuk memperkuat kebijakan nasional agar pariwisata Indonesia ...

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja ...

Komisi VII DPR RI melibatkan para pelaku pariwisata maupun asosiasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka membahas dan menyerap aspirasi kebutuhan industri pariwisata terkait dengan Rancangan ...

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendorong pentingnya revisi Undang-Undang (UU) Pariwisata guna memperjelas pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. ...

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah meminta konsep Desa Wisata dengan Wisata Pedesaan dibedakan secara jelas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan. "Saya tekankan bahwa desa ...