#REVISI UU MK

Akademisi ilmu pemerintahan Achmad Baidowi menilai besaran parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen sebesar 2,5 persen lebih moderat dan sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ...

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut bahwa diterbitkannya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 soal jabatan anggota Polri di luar struktur bukan untuk melawan putusan ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan memvalidasi atau menguji laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan penahanan royalti sebanyak Rp14 miliar oleh Lembaga Manajemen Kolektif ...

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan partainya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) lewat kajian internal. ...

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menekankan pentingnya keterbukaan dan meaningful participation dari seluruh pemangku kepentingan terkait dalam perumusan revisi Undang-Undang (UU) ...

Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima empat perkara uji materi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena revisi terbaru atas undang-undang tersebut telah disahkan Presiden ...

Akademisi Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram (Unram) Muhlis mengusulkansistem rekrutmen politik dalam memilih kandidat capres-cawapres perlu dibenahi agar ...

Komisi VI DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah yang berinisiatif mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik ...

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan revisi Undang-undang Pemilu, Undang-undang Pilkada, dan Undang-undang Partai Politik sudah seharusnya dibahas dalam satu paket. ...

Dari nyanyian buruh tani bocah-bocah Kramat Sawah, protes publik atas privilese (fasilitas mewah) yang dinikmati para elite menggema di setiap sudut kota Jakarta. Rabu, 3 September 2025 Privilese ...