#REVISI UU MK

Kumpulan berita revisi uu mk, ditemukan 86 berita.

MK putuskan hapus pasal 'presidential threshold' pada UU Pemilu

Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) padaPasal 222 Undang-Undang ...

Komisi II DPR berencana bentuk UU Politik dengan Omnibus Law

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pihaknya berencana membentuk Undang-Undang Politik dengan menggunakan metode Omnibus Law. "Kami sedang berikhtiar ...

Komisi II DPR akan putuskan revisi PKPU Pilkada

Komisi II DPR RI akan melakukan rapat terkait pengesahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pilkada 2024 dipercepat menjadi Minggu (25/8), pukul 10.00 WIB. Hal itu disampaikan Ketua Komisi II ...

Majelis Nasional KAHMI sebut putusan MK tafsir final UUD

Majelis Nasional (MN) KAHMI berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tafsir final atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sehingga harus ditaati oleh ...

Kaesang urus surat belum pernah dipidana untuk ikut Pilkada Jateng

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengungkapkan bahwaKaesang Pangarep telahmengurus surat belum pernah dipidana untuk menjadi calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah (Jateng) ...

Putusan MK terkait pilkada dipedomani hingga penetapan paslon

KPU RI menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pilkada, yakni syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan, akan terus dipedomani hingga penetapan pasangan calon ...

KPU dahulukan konsultasi dengan DPR tindak lanjuti Putusan MK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut langkahnya dalam mendahulukan konsultasi dengan DPR RI untuk menindaklanjuti dua Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni soal ambang batas maupun batas usia ...

Pengamat politik minta seluruh pihak hormati kewenangan lembaga negara

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, meminta seluruh pihak menghormati kewenangan yang dimiliki lembaga negara karena setiap lembaga memiliki tugas masing-masing. ...

Pembahasan di DPR kental kepentingan guna muluskan Kaesang

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai bahwa pembahasan RUU Pilkada yang terjadi di Badan Legislasi DPR RI kental kepentingan demi memuluskan Ketua Umum Partai ...

Pakar minta Baleg hormati putusan MK

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Benediktus Hestu Cipto Handoyo meminta Badan Legislasi DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia ...