#ROKOK ILEGAL

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerima usulan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR soal tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2025 sebesar 2,5 persen. ...

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti wacana kebijakan kemasan polos tanpa merek atau plain packaging bagi produk tembakau dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang ...

Anggota Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah bersama petugas Bea Cukai Mataram, Nusa Tenggara Barat melaksanakan razia rokok ilegal untuk mencegah peredaran di daerah setempat dan saat ini sudah ratusan ...

Asosiasi pelaku usaha produk tembakau alternatif menolak sejumlah pasal terkait tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 lantaran akan mematikan industri produk tembakau ...

Asosiasi Media Luar-Griya Indonesia (AMLI) menolak larangan iklan luar ruang 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Ketua Umum ...

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nusa Tenggara Barat (DJPb NTB) mencatat kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp2,62 triliun pada Juli 2024 atau tumbuh 532,85 persen ...

Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) mengimbau warga untuk tidak tergiur dan terobsesi dengan berbagai iklan rokok nasional karena bisa berdampak terhadap industri rokok lokal di Pulau Lombok. ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bekerjasama dengan Bea Cukai Mataram, Nusa Tenggara Barat mensosialisasikan pemberantasan rokok ilegal dengan menggelar fashion street yang diikuti aparatur sipil ...

Kantor Bea Cukai Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melaksanakan sosialisasi berantas rokok ilegal dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat di ...

Kantor Bea Cukai Mataram mencatat ada sebanyak 121 pabrik hasil tembakau yang memiliki nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) aktif yang tersebar di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Timur. ...