#ROKOK ILEGAL

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, melaksanakan sosialisasi pemberantasan peredaran rokok ilegal dengan menyasar kalangan aparatur ...

Kantor Bea Cukai Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkansalah satu dampak negatif dari peredaran rokok ilegal adalah memicu peningkatan jumlah perokok pemula dan di bawah umur di ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta kepada pemerintah daerah segera mengoperasikan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Desa Barebali dengan ...

Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima Rp23,48 Miliar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025. "Alokasi DBHCHT tahun ini mencapai Rp.23,48 miliar. Alhamdulillah ...

Kantor Bea Cukai Sumbawa memusnahkan ratusan ribu batang rokok ilegal yang tidak memiliki pita cukai di halaman Kantor Bupati Dompu yang berada di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. "Kami ...

Upaya mendorong pemerintah untuk mewujudkan pengendalian tembakau yang lebih konsisten, boleh jadi kini menghadapi kendala lebih terjal, yakni munculnya isu rokok ilegal, yang konon terus meningkat. ...

Pakar kesehatan Prof Tikki Pangestu menyebutada tiga faktor utama yang dinilai menghambat penerapan pengurangan risiko tembakau sehingga berdampak dalam upaya menurunkan prevalensi merokok di ...

Ketua umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan menilai polemik Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) khususnya pada Bagian XXI Pengamanan ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan jumlah penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di 2025 meningkat bila dibandingkan dengan DBHCHT di ...

Kantor Bea Cukai Mataram di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, menargetkan angka penerimaan cukai dari produk sigaret kretek tangan dan tembakau iris senilai Rp25 miliar pada tahun 2025. ...