#UMK

Mataram (Antaranews NTB)- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), memastikan sampai saat ini tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan khususnya di ...

Gubernur Nusa Tenggara Barat H Zulkieflimansyah telah menyetujui usulan upah minimum Kota Mataram sebesar Rp2.013.165. "Persetujuan itu sesuai dengan Surat ...

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyatakan sekitar 22 ribu buruh atau pekerja di daerah itu terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) ...

Mataram (Antaranews NTB)- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan ratusan pegawai non-pegawai negeri sipil di kota itu segera diangkat ...

Ribuan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) menuntut kesejahteraan dengan melakukan demonstrasi di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, ...

Mataram (Antaranews NTB)- Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh telah menandatangani usulan kenaikan upah minimum kota (UMK) yang akan berlaku mulai 1 Januari 2019, untuk disahkan oleh Gubernur Nusa ...

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengusulkan kenaikan upah minimum kota (UMK) Mataram pada 2019 naik sebesar 8,03 persen ...

Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat menyatakan usulan kenaikan gaji pegawai non-pegawai negeri sipil di daerah tersebut belum bisa disetarakan dengan upah minimum ...

Mataram (Antaranews NTB)- Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengaku mempunyai keinginan untuk mensejahterakan pekerja melalui kenaikan upah minimum kota (UMK), namun di sini lain kondisi para pengusaha ...

Kalangan legislator Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mendorong kenaikan gaji non-pegawai negeri sipil (non-PNS) agar bisa setara dengan upah minimum kota (UKM). ...