#UUD 1945

Kumpulan berita uud 1945, ditemukan 675 berita.

Pemkab Lombok Utara meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat mengusulkan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk memperkuat perlindungan sosial bagi ...

Pemkab Lombok Utara meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat mengusulkan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk memperkuat perlindungan sosial bagi ...

Pancasila sebagai navigasi pembangunan hukum di Republik Indonesia

"Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan" -- ...

Kementrans mendukung investasi digital dan AI Rp88 triliun di Batam

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mendukung penyiapan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk menunjang realisasi investasi di sektor digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) ...

Ketiadaan audit kerugian begara bisa batalkan status tersangka

Pakar hukum tata negara dan konstitusi dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Fahri Bachmid mengatakan ketiadaan hasil audit kerugian negara dari lembaga negara berwenang secara otomatis bisa ...

Penegasan Prabowo soal Pasal 33 UUD 1945 sejalan ekonomi berdikari

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menilai penegasan Presiden Prabowo Subianto mengenai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan semangat ekonomi berdikari dan penguatan ...

Pidato Prabowo tekankan komitmen jaga fiskal 2027

Lembaga kajian teknologi, ekonomi, dan politik Great Institute mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR yang menekankan komitmen pemerintah untuk menjaga arah fiskal ...

MPR mendukung komitmen presiden benahi tata kelola ekspor SDA

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto membenahi tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) melalui pembentukan badan pengelola ekspor. Eddy dalam ...

MK mempertimbangkan panggil KPRP terkait uji UU Polri

Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan untuk memanggil Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) guna didengar keterangannya terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang ...

Ahli menegaskan pemerintah tak diskriminatif dalam bencana Sumatera

Ahli hukum tata negara dr. Muhammad Rullyandi menegaskan pemerintah tidak melakukan pembedaan atau non diskriminatif dalam penanganan penanggulangan bencana di Sumatera (Aceh, Sumatera Utara dan ...