#WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Komisi IV Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup DPRD Nusa Tenggara Barat, mengusulkan agar pemerintah memberikan izin 16 blok wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang sudah disetujui oleh ...

Institut Teknologi Bandung (ITB) menyepakati keputusan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membatalkan pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi. Rektor ITB Prof ...

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendorong pentingnya revisi Undang-Undang (UU) Pariwisata guna memperjelas pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. ...

Menteri Agama periode 2015—2019 Lukman Hakim Syaifuddin menilai pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada perguruan tinggi berpotensi menimbulkan masalah baru. Dalam jumpa pers Gerakan ...

Wakil Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Jahen Fachrul Rezki menilai, kebijakan hilirisasi mineral yang dijalankan ...

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Fathul Wahid menegaskan bahwa pengelolaan bisnis pertambangan bukan wilayah perguruan tinggi. Hal itu disampaikan Fathul di Yogyakarta, ...

Gubernur Nusa Tenggara Barat terpilih Lalu Muhammad Iqbal (LMI) mendukung program swasembada garam nasional dalam kunjungannya ke pabrik garam yang berlokasi di Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, ...

Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mendesak hakim-hakim yang menjatuhkan vonis hukuman ringan kepada para koruptor perlu diperiksa terlebih putusan semacam itu telah menjadi ...

DPD Ikan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Nusa Tenggara Barat meminta gubernur terpilih Lalu Muhamad Iqbal untuk mengatensi tambang ilegal yang kini banyak tersebar di provinsi itu. Ketua DPD IMM NTB, ...

Nama Bambang Wuryanto, atau yang akrab disapa Bambang Pacul, baru-baru ini tengah menjadi sorotan publik. Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini dirumorkan akan ...