#WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada DPRD dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah ...

Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Irjen Pol Hadi Gunawan mengajak pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) setempat untuk menangkal berita-berita hoaks. Hadi Gunawan menegaskan pers ...

Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menegaskan pentingnya verifikasi ketat terhadap koperasi yang akan dilibatkan dalam pengelolaan sumur minyak rakyat, guna memastikan legalitas, kapasitas, dan ...

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai pembentukan koperasi penambang rakyat menjadi momentum penting dalam memperkuat ekonomi daerah sekaligus menjawab aspirasi masyarakat untuk memperoleh ...

Kejaksaan di wilayah Nusa Tenggara Barat mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus tambang emas ilegal di kawasan perbukitan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, ke pihak ...

PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menyatakan siap membeli emas yang merupakan hasil dari tambang rakyat, selama penambangan rakyat dipastikan legal dan berjalan dengan baik. “Antam pada dasarnya ...

Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik mendukung upaya tegas Presiden Prabowo Subianto untuk menutup tambang ilegal di berbagai daerah yang merugikan penerimaan negara dan menimbulkan kerusakan ...

Ironi klasik terus saja berulang di negeri ini, tanah yang kaya dengan sumber daya alam tambang, kehutanan, peternakan, pertanian dan kelautan justru dihuni oleh mayoritas rakyat miskin. ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi penanganan kasus yang muncul dalam persoalan tambang di wilayah Nusa Tenggara Barat. Pengawasan KPK itu terungkap saat Kasatgas Korsup Wilayah V KPK ...

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengungkapkan dari 16 blok wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang sudah disetujui oleh Kementerian ESDM dapat dikelola dengan skema ...