#WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Setiap pagi di sepanjang garis pantai pesisir Nusa Tenggara Barat (NTB), ribuan masyarakat menyandarkan hidupnya pada hamparan hijau di bawah permukaan laut. Dari perairan Jerowaru di Lombok Timur ...

Tim gabungan yang terdiri dari unsur Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BKSDA mengamankandelapan orang diduga menambang secara ilegal di kawasan konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Tanjung ...

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan cara pemberian prioritas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dalam Undang-Undang Minerba harus dengan parameter yang jelasagar pengelolaan pertambangan di ...

Sebanyak tiga koperasi di ProvinsiNusa Tenggara Barat (NTB)mengantongi izin pertambangan rakyat (IPR) dari pemerintah pusat. Sekretaris Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) ...

Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) Nusa Tenggara Barat menyampaikan lima rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi NTB sebagai kontribusi pemikiran terhadap daerah. ...

Ketua Bidang Lingkungan Hidup Majelis Nasional-Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN-KAHMI) Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah menyatakan langkah legalisasi tambang rakyat merupakan bagian ...

Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong pengembangan usaha pertambangan berbasis koperasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) guna memperkuat tata kelola tambang rakyat yang legal, profesional ...

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri mendorong lembaga perbankan daerah untuk meningkatkan profesionalisme dan menjaga persaingan yang sehat guna memperkuat kepercayaan ...

Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat sepanjang 2025 sebesar 3,22 persen, turun dari 5,30 persen pada 2024, menjadi sinyal penting bahwa struktur ekonomi daerah ini masih rentan terhadap guncangan ...

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan tidak menginginkan kewenangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) disalahgunakan. "Sejak 2024, pemerintah pusat mendelegasikan ...