#WTP PEMPROV NTB

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk sembilan kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 ...

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat membantu pemerintah daerah dalam menata aset-aset daerah yang selama ini ditemukan bermasalah. Ketua ...

DPD RI menilai Provinsi Nusa Tenggara Barat layak menjadi tempat percontohan bagi daerah lain di Indonesia untuk belajar memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam akuntabilitas ...

Badan Anggaran DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti belum cairnya dana bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat oleh Pemerintah Provinsi ini. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nusa ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk delapan kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk yang keempat kalinya sejak tahun 2015 kabupaten ini. Humas dan ...

Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017 yang ketujuh kalinya secara ...

Mataram (Antara NTB) Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Muhammad Zainul Majdi akan mengadukan hakim Pengadilan Tinggi Mataram ke Komisi Yudisial yang mengabulkan permohonan banding dari penggugat atas ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk yang keenam kalinya sejak 2011 kembali memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali sukses meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah provinsi tahun 2015 dari Badan ...