Mataram (Antara NTB)- Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengingatkan kepada 16 orang bekas anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) membaur bersama masyarakat dan menginggalkan berbagai aktivitas menyesatkan.
"Jika mereka (bekas anggota Gafatar-red) bisa melakukan hal itu, kami yakin masyarakat di kota ini bisa menerima mereka dengan baik juga," kata Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Jumat.
Hal itu disampaikan wakil wali kota menyikapi telah dipulangkannya sebanyak 16 orang warga Kota Mataram bekas anggota Gafatar yang merupakan bagian dari 64 orang anggota Gafatar asal NTB yang dipulangkan dari Desa Sebulu Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, pekan lalu.
Mohan mengatakan, setelah kembali ke tengah masyarakat di kampung halaman masing-masing, para bekas anggota Gafatar ini harus mampu mengikuti kultur dan norma-norma yang ada, sehingga tidak terjadi penolakan.
"Sebaliknya, jika mereka hidup eksklusif dan mengajarkan ajaran-ajaran sesat, masyarakat tentu akan melakukan penolakan," katanya.
Sehubungan dengan itu, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, setelah 16 warga bekas anggota Gafatar dipulangkan, semua aparat dan masyarakat diharapkan bisa melakukan pengawasan.
"Mulai dari ketua RT, lingkungan, kelurahan dan kecamatan termasuk badan kesatuan bangsa dan politik harus tetap melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap akivitas mereka," katanya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mataram Rudi Suryawan sebelumnya mengatakan, dalam upaya mengembalikan 16 orang bekas anggota Gafatar itu, Bakesbangpol Kota Mataram bekerja sama dengan camat, lurah serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Mataram.
"Tujuannya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan 16 orang itu setelah berada di kampung halaman masing-masing, termasuk kepala lingkungan," katanya.
Selain itu, pihaknya juga segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Mataram guna mengomunikasikan solusi terhadap masalah sosial yang dihadapi warga bekas anggota Gafatar itu.
"Mungkin ada pembinaan berupa pelatihan, atau solusi lain termasuk warga yang ingin tinggal di Mataram tetapi tidak punya rumah," ujarnya.
Rudi menilai, keterlibatan 16 orang warga ini menjadi bagian dari Gafatar karena dipengaruhi faktor ekonomi, sehingga mereka terpengaruh dengan iming-iming anggota Gafatar lainnya. (*)
"Jika mereka (bekas anggota Gafatar-red) bisa melakukan hal itu, kami yakin masyarakat di kota ini bisa menerima mereka dengan baik juga," kata Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Jumat.
Hal itu disampaikan wakil wali kota menyikapi telah dipulangkannya sebanyak 16 orang warga Kota Mataram bekas anggota Gafatar yang merupakan bagian dari 64 orang anggota Gafatar asal NTB yang dipulangkan dari Desa Sebulu Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, pekan lalu.
Mohan mengatakan, setelah kembali ke tengah masyarakat di kampung halaman masing-masing, para bekas anggota Gafatar ini harus mampu mengikuti kultur dan norma-norma yang ada, sehingga tidak terjadi penolakan.
"Sebaliknya, jika mereka hidup eksklusif dan mengajarkan ajaran-ajaran sesat, masyarakat tentu akan melakukan penolakan," katanya.
Sehubungan dengan itu, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, setelah 16 warga bekas anggota Gafatar dipulangkan, semua aparat dan masyarakat diharapkan bisa melakukan pengawasan.
"Mulai dari ketua RT, lingkungan, kelurahan dan kecamatan termasuk badan kesatuan bangsa dan politik harus tetap melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap akivitas mereka," katanya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mataram Rudi Suryawan sebelumnya mengatakan, dalam upaya mengembalikan 16 orang bekas anggota Gafatar itu, Bakesbangpol Kota Mataram bekerja sama dengan camat, lurah serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Mataram.
"Tujuannya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan 16 orang itu setelah berada di kampung halaman masing-masing, termasuk kepala lingkungan," katanya.
Selain itu, pihaknya juga segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Mataram guna mengomunikasikan solusi terhadap masalah sosial yang dihadapi warga bekas anggota Gafatar itu.
"Mungkin ada pembinaan berupa pelatihan, atau solusi lain termasuk warga yang ingin tinggal di Mataram tetapi tidak punya rumah," ujarnya.
Rudi menilai, keterlibatan 16 orang warga ini menjadi bagian dari Gafatar karena dipengaruhi faktor ekonomi, sehingga mereka terpengaruh dengan iming-iming anggota Gafatar lainnya. (*)