Mataram (ANTARA) - Penjabat (PJ) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Gita Ariadi mendorong penyehatan anggaran daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 dan implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).
"Semangat dari pelaksanaan anggaran 2024-2025 adalah bagaimana kita melakukan penyehatan anggaran sehingga pada saatnya kepala daerah terpilih nantinya sudah mendapatkan kondisi APBD yang sehat," kata Lalu Gita Ariadi saat membuka Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2024 dan implementasi SIPD-RI di Mataram, Rabu.
Miq Gite sapaan akrabnya Perumusan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2024-2026 sebagai panduan pelaksanaan pembangunan. Bahkan, di tingkat nasional segera tersusun undang-undang untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJPM) 2025-2045 Indonesia emas yang mau tidak mau di tingkat provinsi dan kabupaten akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPM).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029 akan menyusun hal-hal terkait persiapan pelaksanaan pilkada yang serentak untuk memastikan terjadinya konsolidasi dari pelaksanaan pembangunan.
"Perumusan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2024-2026 sebagai panduan pelaksanaan pembangunan," ujarnya.
Oleh karena itu, dirinya berharap semua kerja-kerja bersama dapat tertunaikan dengan sebaik-baiknya dalam sebuah simponi, koordinasi dan konsolidasi
"Semoga sesuatunya dapat kita tunaikan dengan sebaik-baiknya dalam sebuah simponi kordinasi konsolidasi," katanya.
"Semangat dari pelaksanaan anggaran 2024-2025 adalah bagaimana kita melakukan penyehatan anggaran sehingga pada saatnya kepala daerah terpilih nantinya sudah mendapatkan kondisi APBD yang sehat," kata Lalu Gita Ariadi saat membuka Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2024 dan implementasi SIPD-RI di Mataram, Rabu.
Miq Gite sapaan akrabnya Perumusan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2024-2026 sebagai panduan pelaksanaan pembangunan. Bahkan, di tingkat nasional segera tersusun undang-undang untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJPM) 2025-2045 Indonesia emas yang mau tidak mau di tingkat provinsi dan kabupaten akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPM).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029 akan menyusun hal-hal terkait persiapan pelaksanaan pilkada yang serentak untuk memastikan terjadinya konsolidasi dari pelaksanaan pembangunan.
"Perumusan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2024-2026 sebagai panduan pelaksanaan pembangunan," ujarnya.
Oleh karena itu, dirinya berharap semua kerja-kerja bersama dapat tertunaikan dengan sebaik-baiknya dalam sebuah simponi, koordinasi dan konsolidasi
"Semoga sesuatunya dapat kita tunaikan dengan sebaik-baiknya dalam sebuah simponi kordinasi konsolidasi," katanya.