Bali (ANTARA) - Sejumlah elemen masyarakat Bali, antara lain Poros Pemuda Pariwisata, Budayawan Bali serta Forum Pemuda Bali melakukan penolakan terhadap Muktamar PKB di Bali dengan serukan melalui pernyataan sikap yang dibacakan di Nusa Dua-Bali, Jumat.
Adapun poin-poin pernyataan sikap mereka adalah pertama, mendesak kepada pemerintah daerah dan Kepolisian Daerah Bali untuk bertindak dan bersikap tegas atas segala bentuk kemungkinan yang berpotensi menggangu stabilitas ekonomi Bali sebagai pusat pariwisata nasional.
Kedua, mendesak kepala pemerintah daerah dan kepala Kepolisian Daerah Bali atas segala kemungkinan yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan dan situasi damai masyarakat Bali. Ketiga, mendesak pemerintahan daerah dan Kepolisian Daerah Bali agar membatalkan dan mencabut izin pelaksanan Muktamar PKB yang diselenggarakan pada 24-25 Agustus 2024 di BNCC.
Koordinator Poros Pemuda Pariwisata Bali, Anak Agung Bramantara dalam keterangan tertulis, Jumat (23/8) mengatakan, momentum pelaksanaan Muktamar di Bali kurang tepat. Sebab di saat yang sama organisasi Nahdlatul ulama melalu organisasi sayapnya juga melaksanakan kegiatan di Bali jika terjadi gesekan dapat menggangu stabilitas dan kenyamanan masyarakat Bali.
"Akan lebih baik kalau diselesaikan dulu secara internal baru dilaksanakan di Bali. Kalau pun tetap dilaksanakan di Bali karena akan berdampak pada pariwisata Bali dan ekonomi nasional secara umum," ucap Bramantara. Di samping itu menurut Bramantara, Bali baru saja berangsur pulih pasca-Covid 19, jangan sampai ada peristiwa yang membuat situasi Bali kembali anjlok.
Baca juga: Rebut kursi Ketum PKB, Gus Adung siap lawan Cak Imin
Baca juga: DPC se-NTB dukung Muhaimin Iskandar kembali pimpin PKB
Hal senada juga disampaikan pemerhati pariwisata Bali, I Made Astrawan. Menurutnya Bali baru saja menata kembali ekonomi. Hampir tiga tahun terkoyak akibat covid. Apalagi saat ini wisatawan terutama wisatawan mancanegara mengeluhkan kemacetan. Jika ditambah adanya muktamar akan semakin membuat lalu lintas tambah krodit. Ditambah lagi pelaksanaan muktamar berpotesi membuat kawasan Nusa Dua menjadi kotor akibat sampah plastik. Karena itu polisi diminta untuk meninjau kembali izin yang diberikan kepada penyelenggara Muktamar.
"Banyak turis asing yang komplain soal kemacetan di mana-mana. Kalau muktamar digelar di Nusa Dua akan makin menimbulkan penilaian negatif," ucap Astrawa.
Adapun poin-poin pernyataan sikap mereka adalah pertama, mendesak kepada pemerintah daerah dan Kepolisian Daerah Bali untuk bertindak dan bersikap tegas atas segala bentuk kemungkinan yang berpotensi menggangu stabilitas ekonomi Bali sebagai pusat pariwisata nasional.
Kedua, mendesak kepala pemerintah daerah dan kepala Kepolisian Daerah Bali atas segala kemungkinan yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan dan situasi damai masyarakat Bali. Ketiga, mendesak pemerintahan daerah dan Kepolisian Daerah Bali agar membatalkan dan mencabut izin pelaksanan Muktamar PKB yang diselenggarakan pada 24-25 Agustus 2024 di BNCC.
Koordinator Poros Pemuda Pariwisata Bali, Anak Agung Bramantara dalam keterangan tertulis, Jumat (23/8) mengatakan, momentum pelaksanaan Muktamar di Bali kurang tepat. Sebab di saat yang sama organisasi Nahdlatul ulama melalu organisasi sayapnya juga melaksanakan kegiatan di Bali jika terjadi gesekan dapat menggangu stabilitas dan kenyamanan masyarakat Bali.
"Akan lebih baik kalau diselesaikan dulu secara internal baru dilaksanakan di Bali. Kalau pun tetap dilaksanakan di Bali karena akan berdampak pada pariwisata Bali dan ekonomi nasional secara umum," ucap Bramantara. Di samping itu menurut Bramantara, Bali baru saja berangsur pulih pasca-Covid 19, jangan sampai ada peristiwa yang membuat situasi Bali kembali anjlok.
Baca juga: Rebut kursi Ketum PKB, Gus Adung siap lawan Cak Imin
Baca juga: DPC se-NTB dukung Muhaimin Iskandar kembali pimpin PKB
Hal senada juga disampaikan pemerhati pariwisata Bali, I Made Astrawan. Menurutnya Bali baru saja menata kembali ekonomi. Hampir tiga tahun terkoyak akibat covid. Apalagi saat ini wisatawan terutama wisatawan mancanegara mengeluhkan kemacetan. Jika ditambah adanya muktamar akan semakin membuat lalu lintas tambah krodit. Ditambah lagi pelaksanaan muktamar berpotesi membuat kawasan Nusa Dua menjadi kotor akibat sampah plastik. Karena itu polisi diminta untuk meninjau kembali izin yang diberikan kepada penyelenggara Muktamar.
"Banyak turis asing yang komplain soal kemacetan di mana-mana. Kalau muktamar digelar di Nusa Dua akan makin menimbulkan penilaian negatif," ucap Astrawa.