Mataram (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat mencatat tingkat pengangguran terbuka di wilayah itu turun 2,73 persen pada Agustus 2024.
"Tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 2,73 persen pada Agustus 2024, mengalami penurunan sebesar 0,07 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023," kata Kepala BPS NTB Wahyudin didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) NTB I Gede Putu Aryadi di Mataram, Selasa.
Berdasarkan data BPS, selama tiga tahun terakhir, TPT NTB menunjukkan tren menurun. TPT NTB pada tahun 2021 sebesar 3,01 persen, tahun 2022 sebesar 2,89 persen, tahun 2023 sebesar 2,80 persen, dan pada tahun 2024 menjadi 2,73 persen.
Kadisnakertrans NTB I Gede Putu Aryadi menyampaikan tanggapan positif atas hasil survei yang menunjukkan angka pengangguran di NTB mengalami penurunan.
"Meski jumlah angkatan kerja di NTB Agustus 2024 mencapai 3,19 juta orang, naik 216,34 ribu dibandingkan Agustus 2023, TPT pada Agustus 2024 tercatat sebesar 2,73 persen, turun sebesar 0,07 persen poin dibandingkan Agustus 2023. Ini merupakan suatu prestasi," ujarnya.
Aryadi menjelaskan bahwa TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.
"Kami sangat menghargai data statistik ini, karena menjadi bahan evaluasi penting. Melalui data ini, kami bisa mengukur efektivitas program yang dilaksanakan selama ini, termasuk program inovasi PePadu Plus yang berfokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, menciptakan link and match dengan kebutuhan dunia kerja dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran," ujar Aryadi.
Baca juga: BPS: Musim panen tembakau dongkrak pertumbuhan industri pengolahan di NTB
Dilihat dari tingkat pendidikan, pada Agustus 2024, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan masih merupakan yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya.
Namun jika dibandingkan Agustus 2023, TPT kategori pendidikan SMK justru mengalami penurunan tertinggi, dari 8,24 persen pada Agustus 2023 menjadi 4,73 persen di 2024 atau turun sebanyak 3,51 persen.
Sejak tiga tahun terakhir, pihaknya terus menggencarkan program PePadu Plus yang bertujuan untuk memperkuat peluang kerja, khususnya untuk lulusan SMK dan pendidikan vokasi lainnya dilakukan pembinaan dan pendampingan masif melalui program bursa kerja khusus (BKK)
"Kami melihat hasil yang menggembirakan, khususnya di kalangan lulusan SMK. Angka pengangguran lulusan SMK berhasil diturunkan hampir setengahnya. Program PePadu Plus yang kami luncurkan 3 tahun lalu memang berfokus pada peningkatan keterampilan dan link and match dengan industri, sehingga lulusan SMK dan lembaga pendidikan vokasi lebih siap bekerja," ungkap Aryadi.
Baca juga: Jagung masih menjadi komoditas paling banyak dimuat di NTB
Untuk pembukaan akses informasi dan pasar kerja, pihaknya rutin menyelenggarakan job fair setiap bulan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Job fair terbaru bahkan digelar di Narmada, Lombok Barat, yang melibatkan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan sejumlah asosiasi perusahaan.
"Tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 2,73 persen pada Agustus 2024, mengalami penurunan sebesar 0,07 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023," kata Kepala BPS NTB Wahyudin didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) NTB I Gede Putu Aryadi di Mataram, Selasa.
Berdasarkan data BPS, selama tiga tahun terakhir, TPT NTB menunjukkan tren menurun. TPT NTB pada tahun 2021 sebesar 3,01 persen, tahun 2022 sebesar 2,89 persen, tahun 2023 sebesar 2,80 persen, dan pada tahun 2024 menjadi 2,73 persen.
Kadisnakertrans NTB I Gede Putu Aryadi menyampaikan tanggapan positif atas hasil survei yang menunjukkan angka pengangguran di NTB mengalami penurunan.
"Meski jumlah angkatan kerja di NTB Agustus 2024 mencapai 3,19 juta orang, naik 216,34 ribu dibandingkan Agustus 2023, TPT pada Agustus 2024 tercatat sebesar 2,73 persen, turun sebesar 0,07 persen poin dibandingkan Agustus 2023. Ini merupakan suatu prestasi," ujarnya.
Aryadi menjelaskan bahwa TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.
"Kami sangat menghargai data statistik ini, karena menjadi bahan evaluasi penting. Melalui data ini, kami bisa mengukur efektivitas program yang dilaksanakan selama ini, termasuk program inovasi PePadu Plus yang berfokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, menciptakan link and match dengan kebutuhan dunia kerja dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran," ujar Aryadi.
Baca juga: BPS: Musim panen tembakau dongkrak pertumbuhan industri pengolahan di NTB
Dilihat dari tingkat pendidikan, pada Agustus 2024, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan masih merupakan yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya.
Namun jika dibandingkan Agustus 2023, TPT kategori pendidikan SMK justru mengalami penurunan tertinggi, dari 8,24 persen pada Agustus 2023 menjadi 4,73 persen di 2024 atau turun sebanyak 3,51 persen.
Sejak tiga tahun terakhir, pihaknya terus menggencarkan program PePadu Plus yang bertujuan untuk memperkuat peluang kerja, khususnya untuk lulusan SMK dan pendidikan vokasi lainnya dilakukan pembinaan dan pendampingan masif melalui program bursa kerja khusus (BKK)
"Kami melihat hasil yang menggembirakan, khususnya di kalangan lulusan SMK. Angka pengangguran lulusan SMK berhasil diturunkan hampir setengahnya. Program PePadu Plus yang kami luncurkan 3 tahun lalu memang berfokus pada peningkatan keterampilan dan link and match dengan industri, sehingga lulusan SMK dan lembaga pendidikan vokasi lebih siap bekerja," ungkap Aryadi.
Baca juga: Jagung masih menjadi komoditas paling banyak dimuat di NTB
Untuk pembukaan akses informasi dan pasar kerja, pihaknya rutin menyelenggarakan job fair setiap bulan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Job fair terbaru bahkan digelar di Narmada, Lombok Barat, yang melibatkan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan sejumlah asosiasi perusahaan.