Mataram (ANTARA) - Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) H Haerul Warisin dan H Edwin berkomitmen meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) minimal Rp 500 miliar per tahun untuk meningkatkan pembangunan di daerah setempat.
"Target PAD Lombok Timur itu bisa meningkat setiap tahun Rp500 miliar," kata H Haerul Warisin pada rapat koordinasi bersama seluruh pejabat eselon III dan II, pimpinan BUMD, Baznas, di Ballroom kantor Bupati Lombok Timur, Kamis.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia berharap agar OPD terkait dapat bekerja keras mendukung upaya optimalisasi PAD ini, karena PAD menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerah.
"Rencana renovasi dan penataan sejumlah ruang publik seperti GOR dan fasilitas pelayanan publik lainnya membutuhkan pendanaan yang besar dan salah satu sumbernya yaitu PAD," katanya.
Baca juga: PAD dari retribusi di Lombok Timur ditargetkan Rp313 miliar
Ia juga meminta Inspektorat untuk melakukan audit terhadap sejumlah BUMD seperti Perusahaan Daerah Selaparang Agro dan PT Energi Selaparang, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Baznas, Dinas Pendidikan Lombok Timur.
"Jika ditemukan kerugian negara lembaga-lembaga tersebut diminta untuk melakukan pengembalian," katanya
Ia mengatakan, langkah tersebut sebagai cara baru yang akan ditempuh untuk melakukan perubahan dan percepatan pembangunan di Lombok Timur,
“Jangan hanya bicara, tetapi mari perbanyak kerja," katanya.
Baca juga: PAD Lombok Timur dari sektor PJU capai Rp3 miliar per bulan
Sementara terkait pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin ekstrem? Bupati meminta agar mendapat perhatian serius, sehingga mengurangi beban mereka.
“BPJS diberikan tanda khusus, sehingga menjadi perhatian dari layanan kesehatan,” katanya.
Bupati Lombok Timur di hadapan seluruh pimpinan OPD, camat, pimpinan BUMD, dan jajaran eselon III, juga menyinggung inflasi yang menjadi perhatian pemerintah pusat.
Seluruh OPD dan tim pengendali inflasi diharapkan bergerak aktif, khusus kepada Dinas Pertanian untuk membagikan bibit cabai dan bawang merah kepada masyarakat, mengingat dua komoditas tersebut kerap menyumbang terjadinya inflasi.
Baca juga: Realisasi PAD Lombok Timur 2024 naik 80,47 persen
Selain itu diminta pula agar dapat melakukan inventarisasi petani yang belum masuk dalam rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK).
Masih terkait inflasi, Dinas Perdagangan diarahkan agar dapat melakukan pengawasan terhadap LPG bersubsidi, termasuk mengecek isinya.
"Dengan demikian tidak mendatangkan kerugian bagi masyarakat," katanya.
Baca juga: Capaian PAD 2024 di Lombok Timur dievaluasi
Baca juga: Pemkab Lombok Timur sebut target PAD capai Rp615 miliar