Mataram (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Lombok Timur M.Waes Al Qorni mendatang para pendemo untuk melaporkan Aparat Penegak Hukum (APH) apabila ada diantara anggota DPRD Lotim yang bermain dengan dana pokirnya.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Lotim dari Partai Amanat Nasional (PAN) saat menerima puluhan massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Sasak Bersatu Lotim, Kamis (24/7).
"Silahkan kalau pendemo memiliki bukti permainan pokir oknum anggota DPRD Lotim laporkan saja ke APH," Tegas Waes Al Qorni.
Politisi PAN ini juga dihadapan para pendemo menegaskan pokir yang diperoleh anggota dewan sangat transparan dan tidak ada yang ditutupi.Dengan setiap datanya bisa diminta di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD).
Baca juga: Dana pokir diusut, Kejati NTB periksa legislator PDIP Abdul Rahim
Untuk kemudian masyarakat bisa melakukan menguji atau mengkajinya dengan seksama.Karena semua orang bisa mengaksesnya.
"Tidak ada yang kami sembunyikan mengenai pokir ini karena kami transparan," katanya seraya mengatakan kalau ada anggota dewan yang bermain dirinya tidak tahu menahu.
Waes juga menambahkan pimpinan akan segera memanggil semua anggota dewan untuk membahas mengenai pokir yang disuarakan massa aksi ini.
Baca juga: Terseret kasus pokir, Ketua Demokrat NTB merasa dirugikan
Hal ini dimaksudkan agar pokir itu dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada dengan tidak ada anggota dewan yang bermain terhadap pokir tersebut.
"Segera kami akan panggil semua anggota DPRD Lotim," katanya.
Sementara Kordinator aksi Zaini Asyari menyambut baik tantangan wakil ketua DPRD Lotim yang meminta untuk melaporkan apabila ada oknum anggota dewan yang bermain dalam pokirnya.
" Baik tantangan kami terima dan kami punya bukti yang kuat masalah pokir yang diduga dipermainkan oknum anggota DPRD Lotim," tandasnya.
Sebelumnya, saat massa aksi. Sempat terjadi baku hantam antara wakil ketua dewan dengan massa aksi. Namun berhasil di redam aparat kepolisian yang mengawal aksi demo tersebut.
Baca juga: Polemik pokir, Anggota DPRD NTB IJU: Anggota hanya Ikut, pimpinan yang tentukan
Baca juga: Dua anggota DPRD NTB minta jaksa tunda pemeriksaan dana pokir
Baca juga: Kejati NTB usut dugaan korupsi pokir DPRD Tahun Anggaran 2025
Baca juga: Pimpinan DPRD NTB diminta sikapi isu bagi-bagi uang di kalangan anggota dewan