Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta bantuan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengatasi persoalan blank spot atau area yang tidak mendapatkan sinyal komunikasi selular maupun internet.

"Kami sudah bersurat kepada Komdigi untuk segera membantu kami mengatasi blank spot di beberapa tempat di Nusa Tenggara Barat," kata Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik NTB Yusron Hadi saat ditemui usai peluncuran gerakan pembagian bendera Merah Putih di Teras Udayana, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu.

Yusron mengatakan sejumlah wilayah potensial di Nusa Tenggara Barat masih mengalami blank spot maupun lemah sinyal, seperti destinasi pariwisata dan pemukiman padat penduduk.

Baca juga: Gubernur NTB terpilih Iqbal temui Menteri Komdigi bahas blank spot

Menurutnya, jumlah area yang tidak mendapatkan sinyal komunikasi saat ini sebanyak 96 titik menyebar merata di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.

"Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat supaya ini ditangani secara bertahap," kata Yusron.

Baca juga: DPRD NTB atensi keluhan warga terkait blank spot di Langgudu Bima

Pada 11 Agustus 2025, DPRD NTB mengesahkan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang salah satunya berisi tentang penanganan blank spot dan peningkatan infrastruktur digital.

Raperda itu merupakan usulan peraturan daerah yang bertujuan untuk mengatasi masalah area tanpa atau dengan cakupan sinyal telekomunikasi yang lemah di Nusa Tenggara Barat.

Melalui regulasi tersebut pemerintah NTB bersama lembaga legislatif berupaya memastikan seluruh masyarakat terkhusus di daerah terpencil atau perdesaan agar mendapatkan akses internet dan layanan telekomunikasi yang memadai.

Baca juga: Pemprov NTB dorong pemda memperkuat optimasi jaringan internet

Baca juga: NTB optimistis bebas "blank spot" 2021

Baca juga: 195 desa di NTB "blank spot" telekomunikasi


Pewarta : Sugiharto Purnama
Editor : Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2025