Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNPM) di tiga lokasi setelah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Saat ini kita sedang melakukan pembangunan fisik di tiga lokasi sebagai Kampung Nelayan Merah Putih. Diharapkan sebelum Desember tahun ini tuntas," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Senin.
Ia menyebutkan tiga desa di NTB yang telah ditetapkan menjadi KNPM ini, berada di Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa, Desa Ekas Buana di Kabupaten Lombok Timur, dan Desa Bilelando di Kabupaten Lombok Tengah.
"Di kita (NTB) ada tiga lokasi yang sudah berjalan tahun ini untuk tahap pertama. Di tahap kedua ada tambahan lokasi, karena pada saat Pak Gubernur bertemu Menteri dan Wamen KKP kita diberikan jatah 40 lokasi. Hanya saja kita belum siap karena terkendala lahan yang sudah harus "clear and clean"," ujarnya.
Baca juga: Anggota DPR RI dukung kampung nelayan modern di kawasan Mandalika
Baca juga: Kampung modern untuk nelayan bakal dibangun di Sape Bima
Menurut Muslim, untuk dapat membangun KNPM, salah satu syaratnya adalah ketersediaan lahan. Mengingat, syaratnya cukup berat, diperlukan adanya komunikasi yang intensif antara bupati dan wali kota untuk bisa menyediakan lahan tersebut.
"Insya Allah, Pak Gubernur akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan bupati/wali kota," kata Muslim.
Ia menyatakan masing-masing KNPM ini mendapatkan bantuan dana Rp20 miliar dari KKP. Dana ini digunakan untuk pembangunan fisik, seperti dermaga kapal, ruang penyimpanan dingin (cold storage) untuk menyimpan hasil tangkapan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN), dan lain-lain.
"Jadi, kalau ini sudah terbangun maka kesulitan masyarakat/nelayan mendapat BBM, mendapatkan es batu bisa memenuhi kegiatan usaha dan harapan desa semakin makin mandiri," ujarnya.
Oleh karena itu, mengingat perannya yang strategis dalam melakukan pengorganisasian di tengah fiskal daerah yang terbatas, maka pihaknya mendorong pemberdayaan masyarakat itu difasilitasi program KNPM melalui koperasi.
"Pak gubernur juga sudah mendorong bagaimana penguatan lembaga menjadi program bersama provinsi dan kabupaten/kota, sehingga dalam rangka menumbuhkan investasi dan mempermudah akses masyarakat meningkatkan kapasitas dan pelayanan terhadap kegiatan usaha di wilayahnya, kita usulkan 23 lagi desa kepada KKP di tahap kedua," katanya.