Mataram (ANTARA) - Penetapan seorang kepala satuan reserse narkoba di Bima Kota sebagai tersangka peredaran sabu bukan sekadar kabar kriminal biasa. Ia adalah pukulan telak bagi wibawa penegakan hukum dan alarm keras bagi Nusa Tenggara Barat (NTb).
Dari rumah dinasnya ditemukan 488 gram sabu, nyaris setengah kilogram, disertai hasil tes urine positif amphetamine dan methamphetamine. Sidang etik menjatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat. Namun persoalan ini jauh melampaui sanksi administratif.
Peristiwa tersebut mengguncang fondasi kepercayaan publik. Aparat yang seharusnya berada di garis depan pemberantasan justru diduga menjadi bagian dari mata rantai peredaran.
Kasus ini berkembang dari penangkapan anggota lain bersama istrinya dan dua rekan, dengan barang bukti sabu dan uang tunai puluhan juta rupiah. Rangkaian itu memperlihatkan jaringan yang berlapis, bukan tindakan tunggal yang berdiri sendiri.
Bima dan wilayah timur NTB sejak lama disebut sebagai simpul rawan peredaran narkotika di Pulau Sumbawa. Garis pantai yang panjang, pelabuhan rakyat yang tersebar, serta konektivitas antardaerah membuka celah distribusi.
Pengungkapan demi pengungkapan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola berulang, yakni jaringan memanfaatkan jalur laut, memecah pengiriman, dan bergerak adaptif mengikuti tekanan aparat.
Masalah mendasarnya bukan hanya pada pengguna, melainkan pada distribusi yang rapi dan fleksibel. Ketika oknum aparat terseret, persoalan menjadi lebih kompleks.
Integritas institusi dipertaruhkan. Jika pengawasan internal lemah, celah itu akan dimanfaatkan. Kepemilikan sabu dalam jumlah besar oleh pejabat di satuan narkoba menandakan adanya kegagalan deteksi dini dan kontrol internal.
Reformasi pengawasan menjadi kebutuhan mendesak. Tes urine berkala yang transparan, audit kekayaan dan gaya hidup, rotasi jabatan yang sehat, serta penguatan peran pengawasan internal harus menjadi standar, bukan reaksi sesaat. Kerja sama dengan lembaga eksternal seperti BNN juga perlu diperluas agar ada mekanisme saling mengawasi.
Namun darurat ini tidak hanya soal aparat. Permintaan pasar lokal tetap menjadi bahan bakar utama. Sabu tidak beredar tanpa pembeli. Tantangan sosial seperti pengangguran pemuda, urbanisasi kecil-kecilan, dan tekanan ekonomi menciptakan ruang kerentanan.
Narkoba kerap dipromosikan secara gelap sebagai penambah stamina atau pelarian dari himpitan hidup. Tanpa pendekatan pencegahan yang menyentuh akar sosial, penindakan semata tidak akan cukup.
Bima memiliki modal sosial kuat dalam nilai religius dan kekeluargaan. Pelibatan tokoh agama, adat, dan komunitas menjadi strategi penting. Edukasi di sekolah, kampanye berbasis lingkungan, serta ruang aktivitas positif bagi generasi muda harus diperluas.
Upaya pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kerja, dukungan usaha kecil, dan penciptaan lapangan kerja perlu menjadi bagian dari strategi besar melawan narkoba.
Pengawasan jalur laut melalui patroli terpadu dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis data dapat mempersempit ruang gerak jaringan. Kolaborasi lintas daerah di Pulau Sumbawa mutlak diperlukan karena jaringan tidak mengenal batas administrasi.
Langkah tegas pemberhentian tidak dengan hormat patut diapresiasi sebagai sinyal bahwa pengkhianatan tidak ditoleransi. Namun pemulihan kepercayaan publik menuntut konsistensi. Transparansi proses hukum, pengembangan hingga ke akar jaringan, dan komitmen bersih-bersih internal harus berjalan bersamaan.
Kasus ini adalah ujian serius bagi institusi dan bagi masyarakat. Darurat narkoba tidak bisa diperlakukan sebagai rutinitas penindakan. Ia menuntut keberanian membersihkan diri, memperkuat sistem, dan merangkul partisipasi publik.
Kepercayaan yang retak hanya dapat dipulihkan dengan integritas yang nyata dan berkelanjutan. Negara tidak boleh kalah oleh jaringan gelap, dan benteng penegakan hukum tidak boleh runtuh dari dalam.
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Pers sehat menuju Indonesia Emas
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Akhmad Munir: Rock n' Roll dan langkah sunyi seorang jurnalis
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Kemiskinan NTB: Turun, tapi rentan
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Di balik layar NTB Makmur Mendunia
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Bali dan Lombok: Gerbang wisata di bawah bayang Nipah
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Menjaga pantai Mataram dari rob dan abrasi
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Membaca arah remitansi pekerja migran NTB
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Menguji batas legalisasi tambang rakyat di NTB
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Menata Udayana, Menata wajah kota
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Lakey Dompu dan gagalnya ruang aman bagi anak
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Menakar arah keterbukaan informasi NTB
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Alarm BPK dan ujian tata kelola NTB