Mataram (ANTARA) - Kenaikan kasus campak di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada awal 2026 menjadi alarm serius bagi sistem kesehatan daerah. Data di sejumlah wilayah menunjukkan tren peningkatan yang tidak bisa dianggap sepele.
Di Kabupaten Dompu, kasus suspek campak tercatat mencapai 216 anak. Sementara di Kabupaten Bima, pemerintah daerah bahkan telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah 306 kasus dan satu kematian dilaporkan.
Di tengah situasi tersebut, Kota Mataram justru mampu mempertahankan nol kasus melalui strategi imunisasi yang agresif dan terstruktur. Kontras ini menunjukkan bahwa ancaman campak bukan semata persoalan takdir epidemiologi, melainkan sangat dipengaruhi oleh kekuatan sistem kesehatan daerah, terutama pada aspek pencegahan.
Campak, atau morbili, merupakan penyakit menular yang sangat mudah menyebar. Virusnya berpindah melalui droplet yang keluar saat penderita batuk, bersin, atau berbicara.
Masa inkubasi yang dapat mencapai dua hingga tiga minggu membuat penyakit ini sering terlambat terdeteksi, sehingga penularan sudah terjadi sebelum gejala muncul secara jelas.
Gejala awal biasanya berupa demam tinggi, batuk, pilek, mata merah, dan diikuti munculnya ruam pada kulit. Pada sebagian anak, penyakit ini bisa berkembang menjadi komplikasi serius seperti pneumonia, diare berat, hingga radang otak yang berpotensi fatal.
Kembalinya ancaman campak di NTB berkaitan erat dengan menurunnya cakupan imunisasi. Di Lombok Tengah, misalnya, capaian imunisasi campak pada Agustus 2025 baru mencapai sekitar 49 persen. Padahal untuk menciptakan kekebalan kelompok yang efektif, cakupan imunisasi minimal harus berada di atas 94 persen.
Ketika angka tersebut tidak tercapai, virus campak dengan mudah menemukan celah untuk menyebar. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program imunisasi bukan sekadar target administratif, melainkan garis pertahanan utama dalam melindungi anak-anak dari penyakit menular.
Fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi di NTB. Secara global, cakupan imunisasi menurun di berbagai negara setelah pandemi COVID-19. Gangguan layanan kesehatan, pembatasan mobilitas, serta perubahan prioritas kesehatan menyebabkan banyak program imunisasi rutin tertunda.
Namun di NTB, persoalan ini diperparah oleh tantangan geografis dan ketimpangan akses layanan kesehatan. Wilayah pesisir terpencil, desa-desa di perbukitan, serta keterbatasan fasilitas kesehatan membuat sebagian anak sulit dijangkau oleh layanan imunisasi rutin.
Respons pemerintah daerah menunjukkan sejumlah upaya yang patut diapresiasi. Di Dompu, misalnya, program Outbreak Response Immunization (ORI) digelar untuk meningkatkan cakupan imunisasi secara cepat pada anak usia 9 hingga 59 bulan. Program ini juga dilengkapi dengan penyelidikan epidemiologi untuk melacak dan memutus rantai penularan.
Di sisi lain, Kota Mataram membuktikan bahwa strategi preventif yang konsisten dapat menghasilkan dampak nyata. Melalui layanan imunisasi yang aktif di puskesmas, skrining bayi sejak lahir, serta pendekatan jemput bola bagi anak yang belum lengkap imunisasinya, kota ini mampu menjaga wilayahnya tetap bebas kasus.
Pengalaman tersebut memberikan pelajaran penting. Keberhasilan pengendalian penyakit menular bergantung pada tiga hal utama, yakni data sasaran imunisasi yang akurat, layanan kesehatan yang aktif menjangkau masyarakat, serta komunikasi risiko yang efektif kepada orang tua.
Tantangan terbesar sering kali bukan hanya pada ketersediaan vaksin, tetapi pada kepercayaan masyarakat. Mitos dan disinformasi tentang imunisasi masih beredar di sejumlah komunitas. Di wilayah dengan literasi kesehatan yang terbatas, informasi yang tidak akurat dapat dengan cepat mempengaruhi keputusan orang tua.
Karena itu, strategi kesehatan publik tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan medis. Pendekatan sosial dan budaya menjadi sama pentingnya. Di NTB, keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kader kesehatan lokal dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi.
Program imunisasi juga perlu diperluas melalui berbagai kanal pelayanan, tidak hanya di puskesmas atau posyandu. Sekolah, balai desa, hingga layanan kesehatan keliling dapat menjadi titik strategis untuk menjangkau anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap.
Pemanfaatan teknologi digital untuk memantau capaian imunisasi secara real-time juga dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi wilayah yang tertinggal dan segera memberikan intervensi tambahan.
Campak sesungguhnya merupakan penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin yang telah tersedia sejak lama. Ketika kasus kembali meningkat, hal itu mencerminkan adanya celah dalam sistem perlindungan kesehatan anak.
Masa depan kesehatan generasi muda NTB sangat bergantung pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kembali program imunisasi.
Ketika setiap anak terlindungi, ketika masyarakat memahami pentingnya vaksinasi, dan ketika layanan kesehatan mampu menjangkau hingga desa terpencil, ancaman campak bukan lagi bayang-bayang menakutkan, melainkan masalah kesehatan yang dapat dikendalikan secara nyata.
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Saatnya NTB bertaruh pada ekonomi kreatif
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Menata ulang strategi pengentasan kemiskinan di NTB
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Bypass Lembar-Kayangan: Dari logistik ke pertahanan
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Menjaga NTB dengan akar pohon