Terpopuler: 41 SPPG di NTB ditutup, keberangkatan calon jamaah haji Lombok Tengah, hingga penerapkan WFH

Mataram, NTB (ANTARA) - Sejumlah berita menarik di Nusa Tenggara Barat pada Selasa (7/4) yang perlu di baca publik.

Berikut rangkuman berita Antara NTB yaitu:

1. Mantan Kadis Perindustrian NTB diangkat jadi Direktur di Kemnaker RI

Mataram (ANTARA) - Mantan Kepala Dinas Perindustrian Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Nuryanti resmi diangkat sebagai Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan.

Nuryanti mengaku bersyukur usai dilantik oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebagai Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja di Kemnaker di Jakarta pada Selasa ini.

Baca beritanya di sini

2. BGN kembali menutup sementara 41 SPPG di NTB

Mataram (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) kembali memberhentikan operasional 41 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) karena belum memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) dan instalasi pembuangan air limbah (IPAL) belum sesuai standar.

Ketua Satgas MBG NTB, Fathul Gani membenarkan informasi pemberhentian operasional sementara 41 SPPG di NTB itu oleh BGN tersebut.

Baca beritanya di sini

3. Keberangkatan calon jamaah haji Lombok Tengah sesuai jadwal

Lombok Tengah (ANTARA) - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyatakan keberangkatan calon jamaah haji menuju Tanah Suci Makkah, Arab Saudi, dipastikan sesuai jadwal keberangkatan yang ditetapkan meskipun terjadi perang antara Iran dengan Israel serta sekutunya Amerika Serikat (AS).

"Jadwal keberangkatan calon jamaah haji Lombok Tengah dimulai pada 22 April 2026 mendatang," kata Kepala Kemenhaj Kabupaten Lombok Tengah Lalu Syamsul Hadi di Lombok Tengah, Selasa.

Baca beritanya di sini

4. Pemkab Dompu siap terapkan WFH ikuti Instruksi Pemerintah Pusat

Dompu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menyatakan kesiapan untuk menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sesuai instruksi pemerintah pusat, meskipun dinilai kurang relevan dengan kondisi daerah setempat.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Dompu, H. Khairul Insyan kepada ANTARA, Selasa, mengatakan kebijakan WFH pada dasarnya lebih sesuai diterapkan di daerah perkotaan dengan tingkat kemacetan tinggi dan mobilitas padat.

Baca beritanya di sini

5. DPRD NTB usulkan penerapan perlindungan lahan sawah skala provinsi

Mataram (ANTARA) - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat Muhammad Aminurlah mengusulkan pendekatan skala provinsi dalam penerapan ketentuan sekitar 87 persen lahan sawah yang tidak dapat dialihfungsikan menyusul terbitnya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan VI yang meliputi Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu itu menilai ketentuan tersebut lebih tepat diterapkan pada tingkat provinsi, bukan kabupaten/kota, agar pelaksanaannya lebih adil dan fleksibel.

Baca beritanya di sini