Mataram (ANTARA) - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nusa Tenggara Barat, Muhammad Aminurlah mendukung rencana Gubernur Lalu Muhamad Iqbal yang akan memberikan insentif tambahan bagi 1.759 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW).
"Prinsipnya kita dukung langkah pemberian tambahan insentif. Tapi, tetap harus ada formula hingga kriteria dan persyaratan-nya," ujarnya di Mataram, Senin.
Ia menegaskan meski sangat mendukung kebijakan tersebut, hendaknya pemberian tambahan insentif sebesar Rp540.000 per bulan per guru tersebut, perlu adanya kajian yang tepat dengan tetap mempedomani sejumlah kriteria dan persyaratan-nya. Pasalnya, jika melihat ruang fiskal daerah di APBD Perubahan 2026, maka pemberian tambahan insentif sebesar Rp540.000 per bulan untuk 1.759 guru PPPK-PW di NTB, sangat dimungkinkan. Namun, Pemprov NTB melalui TAPD setempat harus banyak melakukan sejumlah komponen belanja daerah.
"Kalau mau dipaksakan di APBD Perubahan 2026, tentu harus ada penyesuaian item belanja dan ini harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," kata Aji Maman sapaan karibnya.
Menurut anggota Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD NTB ini, pemberian tambahan insentif untuk ribuan guru PPPK-PW, harus melalui sejumlah kajian. Salah satunya, pada sisi prestasi dan stimulus kinerja. Sebab, dirinya tidak menghendaki orang yang tidak memiliki jam kerja memperoleh hak yang sama dengan orang yang rajin kerja. Utamanya, para guru yang berada di daerah terpencil.
"Ini yang saya minta agar ada kajian yang cermat. Karena, saya ndak ingin, semua guru berstatus PPPK-PW itu diratakan untuk memperoleh tambahan insentif yang sama tanpa ada kriteria yang tepat," tegas anggota DPRD NTB Dapil VI meliputi Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu ini.
Lebih lanjut, ia menegaskan akan mengawal secara khusus pembahasan anggaran terkait pengajuan tambahan insentif untuk guru berstatus PPPK-PW dalam rapat Banggar bersama TAPD Pemprov NTB dalam waktu dekat ini.
Sebab, Aji Maman berkeinginan agar dana APBD bisa tepat sasaran dan tepat guna kedepannya.
"Pokoknya, saya akan kawal di setiap pembahasan APBD Perubahan 2026 ini. Mengingat, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp11,39 miliar per tahunnya. Ini cukup besar jika tidak ada formulasi dalam pengajuan-nya," katanya.
Sebelumnya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menyiapkan anggaran untuk penghasilan tambahan minimal sebesar Rp500 ribu lebih bagi 1.759 guru berstatus PPPK - PW pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026.
"Khusus untuk guru PPPK PW yang penghasilannya tergantung jam mengajar, kami berupaya di tengah keterbatasan fiskal untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik," ujar Iqbal pada upacara peringatan Hardiknas di lapangan Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB di Mataram, Sabtu.(2/5).
Ia mengatakan kebijakan bagi guru PPPK- PW ini dilakukan sebesar harapan daerah dalam memajukan dunia pendidikan. Pemberian insentif tambahan ini mulai dilaksanakan pada September.
"Ini sebagai bentuk apresiasi dan perhatian Pemprov NTB kepada guru berstatus PPPK-PW," katanya.
Baca juga: Kejati NTB kumpulkan bukti pidana 15 legislator penerima suap
Baca juga: DPRD NTB mengapresiasi pemberian insentif 1.759 guru PPPK paruh waktu
Baca juga: DPRD NTB harap kinerja BUMD PT GNE semakin kompetitif