Puluhan pemantau Pemilu 2024 PMII jalani pelatihan

Kupang (ANTARA) - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas pemantau dalam mengawal pemilihan umum (pemilu) dan pilkada serentak pada tahun 2024 kepada 45 pemantau.

Koordinator Nasional Pemantau Pemilu PB PMII Hasnu dalam keterangannya di Kupang, Selasa sore, mengatakan bahwa pelatihan itu sebagai wujud komitmen mengawal PMIII dalam menyambut pesta rakyat pada tahun 2024.

"Melalui kegiatan ini, Pemantau Pemilu PB PMII melakukan konsolidasi pengetahuan agar gerakannya dalam kerja-kerja pemantauan dapat berjalan maksimal," katanya.

Menurut Hasnu yang juga Ketua Umum Pimpinan Cabang PMII Kupang NTT itu, Pemilu 2024 setidaknya akan menambah beban kerja pemangku kepentingan untuk memastikan pemilu anggota legislatif (pileg), Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat berjalan secara profesional, transparan, dan demokratis.

Berbicara pemilu, lanjut Hasnu, ada tiga komponen penting, yakni peserta pemilu (parpol), penyelenggara pemilu (Bawaslu, KPU, dan DKPP), dan pemilih.

"Kompleksitas Pemilu 2024 mengharuskan keterlibatan publik yang terkonsolidasi secara masif, seperti halnya PMII yang sudah terakreditasi sebagai lembaga pemantau resmi di Bawaslu RI," kata Hasnu.

Hasnu yang juga menjabat sebagai Wakil Sekjen PB PMII Bidang Politik, Hukum, dan HAM itu mengatakan bahwa sesungguhnya demokrasi yang baik itu adalah demokrasi yang dapat terkonsolidasi secara matang sebab di sana ada ruang untuk saling kontrol, ruang dialektika, dan ruang transparansi.

Baca juga: Pj. Bupati Buleleng awasi netralitas ASN jelang Pemilu 2024
Baca juga: Ini 18 parpol lolos verifikasi administrasi

Kepala Puslitbangdiklat Bawaslu RI Ibrahim Malik Tanjung dalam sambutannya mengatakan bahwa pada tahun 2024 penyelenggaraan pemilu akan berjalan secara maraton. Ibrahim menjelaskan bahwa kinerja penyelenggara pemilu tentunya juga menjadi sorotan tersendiri. Dalam hal ini, KPU dan Bawaslu dituntut untuk mampu menjaga kredibilitasnya di tengah meningkatnya iklim politik masyarakat saat ini yang mendekati tahun 2024.

Ia mengatakan bahwa aspek pengawasan pemilu menjadi hal yang sangat krusial di antara berbagai kegiatan teknis lainnya. Hal ini mengingat pengawasan menjadi key success akan ukuran transparansi pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemilihan umum.