APKLI segera luncurkan program beasiswa anak PKL

Mataram (Antara Mataram) - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) meluncurkan program beasiswa khusus untuk anak didik dari kalangan pedagang kali lima (PKL).

"Pada 26 Juni 2013 akan digelar Rapimnas APKLI dan saat itu akan diluncurkan program beasiswa untuk anak PKL," kata Ketua Umum DPP APKLI dr Ali Mahsun MBiomed saat berpidato pada pengukuhan dan pelantikan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) APKLI NTB, di Mataram, Kamis.

Pengukuhan dan pelantikan DPW APKLI NTB dengan Ketua H Lalu Winengan dan Sekretarisnya Ispan Djunaidi di Jalan Pejanggik, depan Kantor Gubernur NTB itu disaksikan lebih dari seribu PKL.

Tokoh nasional yang juga Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Dr Ali Masykur Musa MSi MHum juga menghadiri acara itu. Ali Masykur Musa juga menjabat anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Ketua APKLI Ali Mahsun, program beasiswa untuk anak PKL itu dimaksudkan untuk menjaring "mutiara" atau anak didik yang cerdas di kalangan pedagang kecil yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena kesulitan ekonomi.

"Kalau ada anak PKL di NTB yang cerdas dan hendak melanjutkan pendidikan tapi orang tuanya tidak mampu, nanti kami bantu. Saya juga berasal dari keluarga PKL dan alhamdullilah bisa menjadi dokter," ujarnya.

Menurut dia, program beasiswa itu ditujukan kepada anak PKL yang hendak melanjutkan pendidikan dari jenjang SD ke SLTP, dari SLTP ke SMA/sederajat, dan dari SMA ke perguruan tinggi.

Dengan program beasiswa itu diyakini dari jutaan anak PKL ada "mutiara" yang harus didorong untuk menempuh pendidikan setinggi-tinggi.

"Pemimpin besar biasanya lahir dari berbagai keterbatasan, karena itu APKLI terus mendorong anak-anak PKL agar terus bersekolah agar kelak menjadi pemimpin bangsa, meskipun harus hidup dalam berbagai keterbatasan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Ali Mahsun sempat berorasi menyemangati para pedagang kecil agar tetap bekerja keras mencari penghidupan dan tetap berperan dalam proses pembangunan daerah dan nasional.

Menurut dia, PKL harus tetap memiliki tempat usaha, yang tidak diganggu oleh kebijakan penggusuran atau ulah pihak-pihak tertentu.

PKL merupakan garda terdepan dalam mendistribusikan barang kebutuhan masyarakat, sehingga patut diberi perlindungan, dibina, dan ditingkatkan kesejahteraannya.

"PKL itu profesi positif dan bagian dari anak bangsa. Sudah tidak zamannya lagi penggusuran PKL, dan pemerintah harus memperhatikan rakyat bukan mengutamakan kepentingan pejabat," ujarnya yang disambut tepuk tangan seribuan PKL NTB.

Ia juga meminta pengurus DPD APKLI NTB agar berperan aktif dalam pembinaan PKL, dan memperjuangkan hak-hak PKL agar mereka mendapat tempat yang layak dalam kehidupan bermasyarakat.

"Pengurus APKLI NTB harus bisa menjaga dan melindungi PKL karena mereka bagian dari anak bangsa yang butuh perhatian dari para pemimpin," ujar Ali Mahsun.  (*)