NTB masih kekurangan dokter spesialis

Mataram (ANTARA) - Jumlah dokter spesialis di Nusa Tenggara Barat hingga saat ini masih sangat kekurangan.

Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr Lalu Hamzi Fikri di Mataram, Sabtu, mengakui bahwa saat ini jumlah dokter spesialis dasar baru terpenuhi 60 persen di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di seluruh NTB. 

"Dokter spesialis dasar yang dimaksud yaitu spesialis obstetri dan ginekologi (obgin), spesialis anak, spesialis bedah dan spesialis penyakit dalam," katanya.

Ia menyebutkan saat ini jumlah dokter umum sebanyak 1.519 orang dan dokter spesialis baru 479 orang. Padahal, standar rasio atau idealnya dokter spesialis itu 1:1.000 penduduk.

"Saat ini saja ketersediaan dokter spesialis berdasarkan perbandingan rasio satu orang dokter melayani 19.285 penduduk. Artinya terdapat kekurangan 40 kali dari ketersediaan dokter spesialis," ujarnya.

Untuk rincian dokter ini, terbanyak di RS di Kota Mataram sebanyak 245 dokter spesialis, RS di Lombok Timur 51 dokter spesialis, RS di Sumbawa 36 dokter spesialis, RS di Lombok Lombok Tengah 32 dokter spesialis, RS di Lombok Barat 32 dokter spesialis, RS di Bima 18 dokter spesialis, RS di Lombok Utara 17 dokter spesialis, RS di Dompu 10 dokter spesialis, RS di Kota Bima 9 dokter spesialis dan RS di Sumbawa Barat 8 dokter spesialis.

Kemudian Saryankes di Kota Mataram 50 dokter spesialis, Saryankes di Sumbawa 12 dokter spesialis, Saryankes di Lombok Barat 2 dokter spesialis, Saryankes di Lombok Timur dan Kota Bima masing-masing satu dokter spesialis.

"Memang sebaran dokter spesialis masih banyak menumpuk di Ibu Kota Provinsi NTB yakni Kota Mataram. Dari 42 rumah sakit milik Pemda dan swasta di NTB. Di mana, 13 rumah sakit merupakan milik Pemda," ujarnya.

Hamzi mengaku saat ini NTB terancam krisis dokter spesialis. Pasalnya, dari 60 persen dokter spesialis dasar di rumah sakit pemerintah daerah yang ada di NTB, perlu ada regenerasi. Karena ada yang pensiun dan menjelang memasuki pensiun. 

Salah satu upaya yang akan dilakukan Pemprov NTB yaitu menyekolahkan dokter umum yang sudah menjadi PNS untuk mengambil program dokter spesialis.

"Dokter umum juga kita dorong untuk mengambil spesialis. Alhamdulillah kita di NTB tahun 2022 jumlah spesialis kita untuk beasiswa sekitar 11 orang dokter kita dorong lagi dan kini sudah bisa sampai 29 orang dokter spesialis," terang Hamzi Fikri.

Untuk memenuhi dokter spesialis tersebut, pihaknya juga meminta dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota untuk memberikan beasiswa. 

"Apalagi dari Kemenkes saat ini membuka peluang untuk kita bisa melengkapi dokter spesialis yang kurang di kabupaten dan kota paling tidak ada izin dukungan pembiayaan untuk sekolah spesialis. Sekarang empat kali dalam setahun dibuka untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)," kata Hamzi Fikri.

Hamzi Fikri menambahkan jika ada peluang lagi dari pemda sebagaimana kekurangannya di kabupaten dan kota untuk dokter spesialis. Karena bila tidak tercover dalam beasiswa dari Kemenkes maka daerah yang harus menyiapkan. 

"Karena ini menjadi strategi kita agar bagaimana dokter spesialis yang disekolahkan itu ada perjanjian yang ditandatangani untuk bisa kembali ke daerahnya. Misalnya dari Sumbawa dokter yang diberikan rekomendasi kemudian kembali tetap ke daerahnya. Jadi ada ikatan dinas atau perjanjian yang ditandatangani," ujarnya.

Sementara untuk pemerataan pihaknya juga mendorong pemda untuk menyiapkan fasilitas penunjang kinerja untuk dokter spesialis. 

"Pemda harus siapkan insentif dengan standar umum Rp25 juta sampai Rp30 juta. Ini sifatnya stimulus untuk menjawab kelangkaan profesi sepesialisasi dokter. Tapi ini kembali lagi dengan kemampuan finansial daerah," katanya.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Muhammad Nasir mengatakan setiap pembukaan rekrutmen CASN formasi dokter spesialis pasti banyak yang tidak terisi. Hal itu terlihat pada saat rekrutmen CPNS 2019 dan PPPK Tenaga Kesehatan 2022.

Dalam rekrutmen CPNS 2019, belasan formasi dokter spesialis Pemprov NTB tidak terisi karena tidak ada pelamar. Kemudian pada rekrutmen PPPK Tenaga Kesehatan 2022, ada puluhan formasi dokter spesialis yang tidak terisi dengan penyebab yang sama. Untuk itu, BKD dan Dinas Kesehatan NTB sudah berkomunikasi mencari solusi mengenai persoalan ini.

"Kalau kita paksa formasi dokter spesialis ini tetap gak ada peminatnya. Saya usulkan kenapa kita tidak terima saja formasi dokter umum, setelah dia masuk jadi ASN kita cari solusinya, berikan beasiswa untuk mengambil program dokter spesialis. Karena itu jauh lebih hemat kita," ujarnya.

Oleh karena itu, daripada mendapatkan banyak formasi dokter spesialis, lanjut Nasir, tetapi tidak terisi. Pemda akan rugi apabila setiap pembukaan rekrutmen CASN formasi dokter spesialis tidak ada yang terisi. Dalam rekrutmen PPPK Tenaga Kesehatan 2022, kata Nasir, hanya sembilan formasi dokter spesialis yang terisi. Sedangkan puluhan formasi tidak terisi karena tidak ada pelamar.

"Sudah saya diskusi dengan Kepala Dinas Kesehatan, sudah satu bahasa. Solusinya berikan beasiswa kepada dokter umum mengambil program dokter spesialis. Kalau kita paksakan formasi dokter spesialis, orang nggak ada," katanya.

Berdasarkan data BKD Provinsi NTB, ada puluhan formasi dokter spesialis yang tidak terisi dalam rekrutmen PPPK Tenaga Kesehatan 2022. Antara lain, satu formasi dokter spesialis bedah mulut di RS Manambai Sumbawa, satu formasi dokter spesialis konservasi Gigi di RS Manambai Sumbawa, satu formasi dokter spesialis patologi anatomi di RS Manambai, satu formasi dokter spesialis periodonsia di RS Manambai Sumbawa, satu formasi dokter spesialis prostodonsia di RS Manambai Sumbawa.

Kemudian, masing-masing satu formasi dokter spesialis neurologi, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak, dokter spesialis radiologi dan dokter spesialis rehabilitasi medik di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Mataram.

Selanjutnya, masing-masing satu formasi dokter gigi, dokter spesialis anak, dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif, dokter spesialis bedah mulut, dokter spesialis dermatologi dan venereologi, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis paru, dokter spesialis radiologi dan dokter spesialis rehabilitasi medik di RS Mandalika.

Selain itu, masing-masing satu formasi dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif, dokter spesialis bedah, dokter spesialis mata, dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis radiologi di RS Mata NTB.

Dengan lokasi penempatan di RSUD NTB, ada sejumlah formasi dokter spesialis yang tidak ada peminatnya. Antara lain, dua formasi dokter spesialis anak, dua formasi dokter spesialis dermatologi dan venereologi, satu formasi kedokteran jiwa atau psikiatri, 5 formasi dokter spesialis mata, 4 formasi dokter spesialis neurologi, 2 formasi dokter spesialis obstetri dan ginekologi, satu formasi dokter spesialis patologi klinik, 3 formasi dokter spesialis radiologi dan 2 formasi dokter spesialis THT, bedah kepala dan leher.

Pada rekrutmen CPNS 2019, ada belasan formasi dokter spesialis yang tidak terisi. Antara lain formasi dokter spesialis anak RSJ Mutiara Sukma dan RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis anestesi RS Mata NTB, dokter spesialis bedah RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis bedah syaraf RS Manambai Sumbawa.

Kemudian, dokter spesialis jantung RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis kandungan RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis kulit dan kelamin RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis mata RS Mata NTB, dokter spesialis paru RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis patologi anatomi RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis penyakit dalam RSJ Mutiara Sukma.

Selanjutnya, dokter spesialis radiologi RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis rehabilitasi medik RSJ Mutiara Sukma, dokter spesialis syaraf RSJ Mutiara Sukma dan RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis THT RS Manambai Sumbawa, dan dokter spesialis urologi RS Manambai Sumbawa.