"Ini opini yang menjadi harapan dan ikhtiar yang selama ini kami perjuangkan, yaitu wajar tanpa pengecualian. Ini berarti merupakan kali ketiga secara berturut-turut, Pemerintah Provinsi NTB mendapatkan opini WTP sejak 2011, dan kami akan terus mempeMataram (Antara Mataram) - Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi bertekad mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKP), setelah mampu meraih opini tersebut tiga tahun terturut-turut sejak 2011.
"Ini opini yang menjadi harapan dan ikhtiar yang selama ini kami perjuangkan, yaitu wajar tanpa pengecualian. Ini berarti merupakan kali ketiga secara berturut-turut, Pemerintah Provinsi NTB mendapatkan opini WTP sejak 2011, dan kami akan terus mempertahankannya," kata Zainul pada sidang paripurna DPRD Provinsi NTB, di Mataram, Kamis.
Sidang paripurna itu mengagendakan penyampaian Laporan Hasil Pemerikaan (LHP) BPK atas LPK Pemprov NTB tahun anggaran 2013.
Pada momentum itu, Auditor Utama Keuangan Negara VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Syafrudin Mossi mewakili Ketua BPK menyampaikan LHP atas LKP Pemprov NTB 2013 itu kepada Ketua DPRD NTB H Lalu Sujirman, di hadapan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi.
Pemprov NTB meraih opini WTP atas LKP 2013 dan WTP itu merupakan raihan yang ke-3 dalam tiga tahun terakhir.
BPK menilai Pemprov NTB dan legislatifnya mampu mengelola dan konsisten dalam pertanggungjawaban keuangan secara transparan dan akuntabel.
Laporan keuangan itu terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
Zainul mengatakan opini WTP yang diraih sejak 2011, semakin memotivasi semangat pengelolaan keuangan yang profesional, transparan dan akuntabel, serta didukung dengan sumberdaya dan kinerja yang baik.
"Ini merupakan komitmen, motivasi dan modal, serta aksi nyata kami, untuk senantiasa mengelola keuangan daerah sesuai dengan azas prioritas, efektifitas dan efisiensi, tertib administrasi, serta dipastikan sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
Zainul mengakui penilaian atas laporan pengelolaan keuangan ini, juga tidak lepas dari rekomendasi serta catatan BPK terhadap LKP Pemprov NTB sebelumnya, yang diikhtiarkan untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, sesuai arahan perwakilan BPK Provinsi NTB.
Kedepan, LHP BPK itu akan dijadikan acuan selanjutnya untuk senantiasa terus meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah, dan berbagai hal yang melingkupinya, serta menjadi kepercayaan diri bagi Pemprov NTB, guna memastikan keberlanjutan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan.
"Untuk itu, kami senantiasa mengharapkan fasilitasi BPK dan perangkat organisasinya di daerah," ujar Zainul.
Gubernur NTB dua periode beruturut-turut sejak 2008 itu, mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung hingga pemerintah provinsi itu mampu meraih opini WTP berturut-turut sejak tiga tahun terakhir. (*)
Pewarta : Oleh Anwar Maga
Editor:
Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
