Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo meminta masyarakat tetap membayar pajak di tengah seruan tidak membayar pajak akibat kasus yang sedang menimpa Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu saat ini.
"Membayar pajak adalah kewajiban berbangsa dan bernegara. Sudah saatnya kita lakukan sebaik-baiknya," kata Suryo dalam konferensi pers Sinergi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pengawasan Pegawai Kemenkeu di Jakarta, Rabu.
Maka dari itu, ia mengatakan masyarakat dapat membedakan antara kasus dengan kewajiban membayar pajak. Kasus di Ditjen Pajak saat ini terus ditindaklanjuti, sedangkan pembayaran pajak tetap menjadi kewajiban karena pada akhirnya akan kembali lagi kepada masyarakat. Untuk itu, Suryo mengharapkan masyarakat membayar pajak melalui sistem agar langsung masuk ke kas negara, bukan ke petugas pajak.
"Kalau melalui petugas pajak berarti ada kesalahan," tuturnya. Dia melanjutkan, pengumpulan pajak oleh Ditjen Pajak merupakan tugas yang didasarkan oleh Undang-Undang (UU).
Baca juga: Celah korupsi pajak berawal dari wajib pajak tidak patuh
Baca juga: KPK sebut transaksi janggal Rafael bukti awal dugaan korupsi
Pajak yang dikumpulkan digunakan sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat, membiayai pembangunan, serta melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lantaran pajak merupakan salah satu pilar besar dari sumber penerimaan negara. "Membayar pajak merupakan suatu keniscayaan dari sistem suatu negara, khususnya di Indonesia ini," ucap Suryo.
Selain membayar pajak, Suryo turut mengingatkan agar masyarakat tidak lupa untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara daring. Per 28 Februari 2023, SPT PPh OP Tahun Pajak 2022 yang telah dilaporkan tercatat 5,32 juta atau tumbuh 21 persen dari periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 4,39 juta.
Berita Terkait
Soal perombakan struktur Kemenkeu, begini penjelasan Sri Mulyani
Jumat, 8 November 2024 18:24
Kemenkeu mendukung manfaatkan lahan BLBI program 3 juta rumah
Jumat, 8 November 2024 6:25
Prabowo rombak struktur organisasi di Kemenkeu, berikut susunanya
Kamis, 7 November 2024 18:56
Pemerintah menyerap dana Rp10,2 triliun lelang tujuh seri SBSN
Rabu, 6 November 2024 6:38
Pemerintah rilis aturan lengkap perpajakan skema KSO
Rabu, 6 November 2024 6:13
Kemenkeu perpanjang tax holiday hingga akhir 2024
Senin, 4 November 2024 20:59
Soal mobil buatan Pindad jadi kendaraan dinas, berikut penjelasan Kemenkeu
Selasa, 29 Oktober 2024 12:41
Presiden Prabowo tunjuk Sri Mulyani dan tiga wakil di Kemenkeu
Senin, 21 Oktober 2024 6:18