Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pembentukan tim satgas penanganan konflik sosial di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan desa penyangga di daerah setempat.
"Pembentukan tim satgas ini merupakan salah satu upaya mitigasi dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di kawasan Mandalika dan desa penyangga khususnya," kata Asisten II Setda Lombok Tengah Lendek Jayadi di Praya, Senin.
Pembentukan satgas tersebut sebagai salah satu upaya mitigasi dari segi penanganan penyelesaian kasus sosial atau konflik di KEK Mandalika dan desa penyangga, serta desa lainnya. Pembentukan tim satgas penanganan sosial ini, kata dia juga dilakukan berdasarkan aturan perundangan-undangan. "Tim ini dibentuk sesuai dengan perintah undang-undang, agar bisa melakukan mitigasi penyelesaian konflik sosial di tengah masyarakat," katanya.
Beberapa poin yang menjadi tugas dari tim satgas ini, antara lain masalah parkir di Mandikan, masalah penataan pedagang kaki lima (PKL), dan kasus pencurian. Ia mengatakan dalam pembentukan tim satgas tersebut, melibatkan pihak TNI-Polri, kejaksaan, dan pihak terkait lainnya, termasuk para tokoh masyarakat. "Semua unsur terlibat dalam tim satgas yang dibentuk ini," katanya.
Ia mengharapkan adanya tim satgas dapat menjawab persoalan sosial yang terjadi di kawasan Mandalika dan desa penyangga serta desa lainnya di Lombok Tengah. "Kita berharap keberadaan tim ini bisa menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di masyarakat," katanya.
Baca juga: Pemkot Mataram membentuk satgas pengendalian alat peraga sosialisasi
Baca juga: Mabes Polri memastikan Satgas Damai Cartenz bekerja atasi penyanderaan
Disinggung terkait dengan peran dari tim saber pungli, ia mengatakan, tugas dan fungsi tim satgas ini berbeda dengan tim saber pungli yang telah dibentuk, meskipun unsur yang terlibat tidak jauh beda. "Tim saber pungli itu khusus menyelesaikan pungutan liar. Kalau tim satgas ini menyelesaikan konflik sosial yang terjadi," katanya.
Berita Terkait
Kasus penipuan ketua KPU Lombok tengah tahap penyidikan
Jumat, 15 November 2024 19:47
Lombok Tengah masuk zona hijau kepatuhan pelayanan publik
Jumat, 15 November 2024 12:39
PAD dari retribusi IMTA 2024 di Lombok Tengah sesuai target
Jumat, 15 November 2024 11:11
Pengelolaan sentra IKM di Lombok Tengah dioptimalkan
Jumat, 15 November 2024 11:07
Polisi tak temukan PMH ijazah palsu anggota DPRD Lombok Tengah
Kamis, 14 November 2024 16:02
Anggota DPRD Lombok Tengah inisial TR dilaporkan terkait ijazah palsu
Kamis, 14 November 2024 13:19
Pasar murah digelar di Lombok Tengah jaga harga bahan pokok naik
Kamis, 14 November 2024 13:12
Ada indikasi korupsi ijazah palsu anggota DPRD Lombok Tengah inisial LN
Rabu, 13 November 2024 18:10