Bule Denmark pamer kelamin bebas dibebaskan karena gangguan jiwa

id Bule Denmark,Bule Denmark pamer kelamin,Bule Denmark dideportasi,Denmark,Gangguan jiwa

Bule Denmark pamer kelamin bebas dibebaskan karena gangguan jiwa

Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar Komisaris Besar Polisi Bambang Yugo Pamungkas. ANTARA/Rolandus Nampu

Denpasar (ANTARA) -

Kepolisian Resor Kota Denpasar menyatakan alasan warga atau bule Denmark berinisial CAP (50) yang telah dideportasi dari Bali dinyatakan bebas secara hukum karena mengalami gangguan kejiwaan.
Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar Komisaris Besar Polisi Bambang Yugo Pamungkas saat ditemui di Denpasar Bali, Sabtu mengatakan oleh karena WNA Kanada yang telah dideportasi oleh imigrasi Ngurah Rai secara kejiwaan tidak dapat dimintakan keterangan, maka dari itu penyidik Polresta Denpasar memutuskan untuk menghentikan proses hukumnya.
"Hasil pemeriksaan 5 Juni 2023 yang bersangkutan dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan, sehingga tidak bisa melanjutkan proses hukum dan dimintai pertanggungjawaban," kata Bambang.
Bambang mengatakan dalam catatan penyidik warga Denmark CAP tersebut, melanggar Undang-Undang pornografi atau mempertontonkan diri di muka umum sehingga pada Minggu 28 Mei 2023 penyidik menetapkan CAP sebagai tersangka.

Namun kemudian, setelah dilakukan penangkapan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Denpasar pada Selasa 30 Mei 2023 ada permintaan dari Konsulat Denmark untuk melakukan pemeriksaan dan yang bersangkutan mengalami depresi karena ditahan.

Kapolresta Denpasar Bambang Yugo menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan 5 Juni 2023 yang bersangkutan dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan, sehingga tidak bisa melanjutkan proses hukum dan dimintai pertanggungjawaban.

"Dari hasil pemeriksaan ini (penyidik) menyatakan yang bersangkutan tidak bisa mempertanggungjawabkan tindak pidana-nya. Proses hukum tidak bisa dilanjutkan. Langsung SP3," ucapnya.

Menurut Kapolresta Kombes Bambang, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut dikeluarkan penyidik sah demi hukum dimana sesuai Undang-Undang, orang dengan gangguan kejiwaan terbebas dari tuntunan pidana. Penyidik Polresta Denpasar pun memberikan SP3 tersebut kepada imigrasi sebagai salah satu dasar untuk dilakukan deportasi.

"SP3 itu ditembuskan kepada imigrasi sebagai dasar untuk deportasi," kata Bambang.