"Saya mengapresiasi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan atas dipilihnya NTB sebagai salah satu mitra dalam MOU di bidang Diklat Keuangan,"
Mataram (Antara NTB) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai 2015 menjalin kerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam peningkatan kompetensi aparatur sipil daerah di bidang keuangan negara melalui program pendidikan dan pelatihan.

"Saya mengapresiasi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan atas dipilihnya NTB sebagai salah satu mitra dalam MOU di bidang Diklat Keuangan," kata Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin seperti rilis yang diterima Antara, Kamis.

penandatanganan kerja sama MoU di bidang SDM Keuangan antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Kementerian Keuangan RI dilakukan Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin dan Kepala Badiklat Keuangan Sumiati mewakili Menteri Keuangan RI dan disaksikan Wakil Menteri Keuangan Prof DR Mardiasno di Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Rabu (8/7).

Menurut dia, pelaksanaan penandatanganan kesepakanan bersama (MOU) antara pemerintah propinsi NTB dengan Kementerian Keuangan RI tidak lain untuk membangun kerja sama dalam peningkatan kompetensi Apararatur Sipil Daerah khususnya di bidang keuangan negara melalui program pendidikan dan pelatihan dengan tujuan mewujudkan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Adanya kerjasama ini nantinya SDM bisa memiliki kualifikasi dan kemampuan di bidang pengelolalaan keuangan negara dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah," jelasnya.

Dalam kesepakan bersama ini Pemprov NTB akan berkerja sama dengan Kementrian Keuangan dalam hal ini Badan Diklat Keuangan RI dibidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban dalam rangka peningkatan kompetensi dalam pengelolaan keuangan negara.

Jangka Waktu kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 36 bulan sejak ditanda tangani dan dapat di perpanjang atas kesepakan para pihak.

Lebih lanjut, orang nomor dua di NTB ini mengatakan kerjasama ini adalah tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, dan dua tahun yang lalu juga Kementerian Keuangan telah bekerjasama dengan Pemprov NTB terkait diklat Apresial BMD.

"Atas kerja keras kita semua, NTB telah berturut-turut selama 4 kali mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pemerintah," katanya.

Propinsi NTB sendiri, tinggal dua kabupaten yang belum mendapatkan WTP yakni Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Timur.

"Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama ini SDM keuangan di daerah menjadi tenaga yang handal dan natinya mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik," harap Amin. (*)

Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026