"Dari amanah yang diberikan Kementerian Keuangan sebesar Rp200 miliar, alhamdulillah telah dapat kami salurkan hampir mencapai Rp450 miliar," kata Direktur Utama Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo, dalam acara publikasi realisasi penyaluran dana PEN di Bank NTB Syariah, di Mataram, Kamis (8/7).
Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Sudarmanto, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) NTB H Wirajaya Kusuma, Kepala Dinas Perdagangan NTB Fathurrahman, serta jajaran Direksi Bank NTB Syariah.
Kukuh mengatakan nasabah yang mengakses dana PEN diberikan keringanan margin sebesar 3-4 persen atau di bawah margin pembiayaan yang berlaku normal.
Penyaluran dana PEN tahap pertama memang belum menyentuh sektor perdagangan seperti yang ditargetkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp5 miliar.
Sebab, sektor perdagangan sudah banyak menyerap dana program Kredit Usaha Rakyat (KUR), terutama para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).Tapi sebenarnya, Bank NTB Syariah sudah masuk ke sektor tersebut tanpa adanya PEN.
Di satu sisi, Bank NTB Syariah tidak menyalurkan KUR sejak 2019, namun ada produk unggulan lainnya, yakni produk pembiayaan Tunas dengan fitur hampir sama dengan KUR, hanya saja margin pembiyaan lebih tinggi.
Produk pembiayaan Tunas banyak masuk ke sektor pertanian dan peternakan peternakan. Sektor itu yang tidak terimbas pandemi COVID-19 secara langsung dan sedikit banyak mengangkat produk domestik regional bruto (PDRB) NTB secara keseluruhan.
"Komoditas yang menjadi sasaran adalah jagung, bawang putih, bawang merah, pemeliharaan sapi dan ayam. Bagi hasil pembiayaan Tunas dari hasil usaha UMKM masih cukup," ujar Kukuh.
Pada semester II-2021, kata dia, pihaknya akan berupaya masuk ke sektor perdagangan dan pertanian khususnya untuk pembiayaan produktif yang ditargetkan sebesar Rp50 miliar, sedangkan sektor konsumtif Rp350 miliar.
Target pembiayaan sebesar Rp50 miliar yang akan diarahkan ke sektor-sektor yang memang mendukung pergerakan ekonomi secara langsung, yaitu pertanian dan perdagangan UMKM yang berlandaskan pada pertanian, peternakan dan perikanan.
Kukuh juga menegaskan bahwa penyaluran dana PEN yang juga belum menyentuh sektor properti disebabkan karena para pengembang perumahan sudah memperoleh fasilitas dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain itu, dari PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).
Namun, Bank NTB Syariah memberikan pembiayaan konstruksi kepada para pengembang perumahan menggunakan skim yang berbeda dengan bank konvensional. Para pengembang cukup nyaman dengan skim tersebut.
"Bisnis developer adalah yang bisnis memang margin agak tebal, sehingga kalau mengakses dana PEN, margin mereka akan tambah tebal karena dengan dana komersial saja mereka masih bisa," ucapnya pula.
Kukuh juga menyebutkan bahwa penyaluran dana PEN pada semester I-2021 tidak hanya terfokus di Pulau Lombok saja, tapi ju
Perbedaan proporsi penyaluran dana PEN tersebut disebabkan kedua wilayah memiliki tipikal yang berbeda, di mana Pulau Sumbawa lebih banyak sektor pertanian, peternakan dan perikanan.
Ia juga mengakui bahwa Pulau Sumbawa sedang bergerak untuk tumbuh. Oleh sebab itu, Bank NTB Syariah memberikan dukungan pembiayaan ke daerah-daerah yang punya sektor pertanian, seperti di Kabupaten Dompu yang terkenal dengan produksi jagungnya. Sama dengan di Kabupaten Sumbawa Barat, dan Sumbawa. Ada juga di bagian utara Pulau Sumbawa, yang menjadi sentra udang vaname.
"Untuk memastikan dana PEN bisa dikembalikan dengan baik oleh nasabah, kami juga memastikan ada faktor-faktor lain di luar usaha nasabah sehingga yang harus kami lakukan adalah bekerja sama dengan pihak penjaminan," kata Kukuh.
Dengan realisasi penyaluran dana PEN melebihi dari yang diamanahkan, Bank NTB Syariah kembali mengajukan permohonan ke Kemenkeu untuk bisa menyalurkan dana PEN pada semester II-2021.
Kukuh berharap dengan diberikannya kembali amanah sebagai bank penyalur dana PEN akan menambah peran serta Bank NTB Syariah di dalam mendukung perekonomian di era pandemi COVID-19.
"Harapannya dengan adanya dana PEN tersebut, semua perekonomian yang ada di NTB, akan segera pulih dan kita berdoa semoga pandemi segera berahir dan Allah SWT memberikan keberkahan kepada Indonesia, dan seluruh dunia," harap Kukuh.
Kepala Kantor Wilayah DJPb NTB Sudarmanto mengapresiasi keberhasilan Bank NTB Syariah yang telah sukses menyalurkan dana PEN tahap dua kali lipat dari yang ditargetkan Kementerian Keuangan sebesar Rp200 miliar.
Dana PEN tersebut disalurkan ke beberapa sektor, yakni pertanian, peternakan dan perikanan, serta sektor rumah tangga dan bukan lapangan usaha. Hanya sektor properti dan perdagangan eceran yang tidak terpenuhi.
"Berdasarkan keberhasilan itu, kami optimis Bank NTB Syariah bisa meyalurkan dana PEN lagi dengan target enam bulan ke depan," katanya.
Ia mengatakan penempatan dana PEN diharapkan bisa membantu pemulihan ekonomi NTB. Sebab, seleksi untuk memperoleh penempatan dana dari pemerintah pusat tersebut didasarkan pada kondisi perekonomian di suatu wilayah dan tingkat terpapar COVID-19.
Penyaluran dana PEN melalui perbankan, juga tidak hanya semata-mata untuk kepentingan bisnis bank. Namun lebih ditekankan agar masyarakat memperoleh kemudahan pembiayaan/kredit dengan margin yang relatif rendah, sehingga ekonomi dapat bergerak kembali.
Besaran dana yang ditempatkan di perbankan juga tergantung nilai yang diajukan bank. Ada bank yang mendapatkan alokasi dana PEN hingga Rp1 triliun, namun ada juga yang mendapatkan Rp50 hingga Rp100 miliar.
Hal itu tergantung besaran yang diajukan bank dan dihitung kelayakannya oleh Orotitas Jasa Keuangan menggunakan ukuran-ukuran kemampuan perbankan.
"Atas capaian Bank NTB Syariah, kami sarankan dengan melihat perkembangan yang ada di NTB, untuk meningkatkan nilai permohonan menjadi Rp250 miliar," ujarnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB Lalu Wirajaya, dan Kepala Dinas Perdagangan NTB Fathurrahman, berharap Kemenkeu bisa menambah lagi nilai dana PEN yang disalurkan melalui Bank NTB Syariah.
Sebab, NTB merupakan daerah pariwisata prioritas, di mana dukungan sektor riil melalui UMKM sangat dibutuhkan.
Wirajaya menyebutkan jumlah pelaku UMKM yang terdata memilik izin usaha sebanyak 48.091 dan didominasi sektor usaha mikro sebanyak 38.999 usaha, serta usaha kecil sebanyak 8.296 pelaku, sisanya usaha skala menengah.
"Dampak pandemi COVID-19, di samping berdampak pada aspek kesehatan, tidak kalah juga dampaknya di sektor ekonomi terutama mereka yang merasakan ketika penurunan omset pada awal pandemi, sehingga menyebabkan ketidakmampuan mengembangkan usaha. Jadi diperlukan berbagai stimulus, terutama persoalan permodalan yang menjadi masalah utama," demikian Lalu Wirajaya.
